Banyuwangi, seblang.com – Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Hj. Siti Mafrochatin Ni’mah, bersama pimpinan dewan lainnya mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut merupakan raihan opini WTP ke-14 kalinya secara berturut-turut bagi Pemkab Banyuwangi.
“Kami di DPRD memberikan apresiasi yang luar biasa dan merasa bangga atas kinerja Pemkab Banyuwangi yang mampu mempertahankan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan selama 14 kali berturut-turut,” ujar Hj. Ni’mah, sapaan akrab politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kepada sejumlah wartawan, Sabtu (30/5/2026).
Menurutnya, mempertahankan opini WTP selama 14 tahun berturut-turut bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan transparansi, akuntabilitas, serta komitmen yang kuat dalam pengelolaan keuangan daerah.
Ia menegaskan bahwa opini WTP bukan sekadar prestasi administratif, melainkan juga tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola keuangan daerah yang baik dan bertanggung jawab.
“Mempertahankan capaian opini WTP ini tidak mudah, apalagi hingga 14 kali berturut-turut. Dibutuhkan kerja keras, transparansi, akuntabilitas, serta sinergi yang harmonis antara lembaga legislatif dan eksekutif,” tambah politisi perempuan asal Kecamatan Giri tersebut.
Meski demikian, Wakil Ketua DPRD dari PKB itu meminta pemerintah daerah segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang menjadi catatan penting dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2025.
“WTP ini merupakan tradisi baik yang harus dijaga. Namun yang lebih penting adalah menjadikan rekomendasi BPK sebagai pijakan untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah. DPRD tentu akan mengawal secara serius tindak lanjut rekomendasi tersebut,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Hj. Ni’mah juga menyoroti masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penataan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Pemkab Banyuwangi. Menurutnya, hingga saat ini masih terdapat sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang merangkap jabatan.
“Kepala OPD yang merangkap jabatan, baik sebagai pelaksana tugas maupun posisi strategis lainnya, dapat berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik, melemahnya pengawasan, serta meningkatkan potensi konflik kepentingan,” ujarnya.
Selain itu, keberadaan pejabat yang merangkap jabatan serta masih banyaknya kepala OPD yang dijabat oleh pelaksana tugas (Plt) dinilai dapat menghambat kesempatan aparatur sipil negara (ASN) untuk memperoleh promosi dan mengembangkan karier manajerial mereka.
“Rangkap jabatan membuat pejabat kesulitan membagi waktu dan fokus kerja. Beban tugas ganda berisiko menyebabkan program dan anggaran tidak berjalan optimal, sekaligus mengurangi kesempatan ASN untuk meniti jenjang karier,” ungkapnya.
Berdasarkan data yang dimilikinya, terdapat sejumlah kepala OPD yang saat ini merangkap jabatan sebagai Plt. Di antaranya Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dr. Alfian, yang juga menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Pendidikan. Kemudian Kepala Dinas PU Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman, Cahyanto, yang merangkap sebagai Plt Kepala Dinas PU Pengairan. Selain itu, Kepala BPKAD, Samsudin, juga merangkap sebagai Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Selain itu, masih terdapat sejumlah OPD dan kecamatan yang dipimpin oleh pejabat Plt, di antaranya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan Wongsorejo, Kecamatan Glagah, serta beberapa instansi lainnya.
“Undang-Undang Pelayanan Publik secara tegas mengatur larangan rangkap jabatan bagi pelaksana pelayanan publik, termasuk aparatur sipil negara,” tegasnya.//////
