Surabaya, seblang.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi melantik enam pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pelantikan berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (14/7/2026).
Langkah tersebut merupakan bagian dari penyesuaian struktur organisasi sekaligus upaya memperkuat kinerja perangkat daerah agar mampu menjawab tantangan pelayanan publik yang semakin dinamis.
Dalam sambutannya, Khofifah menegaskan bahwa rotasi dan promosi jabatan dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi serta rekomendasi yang telah dibahas dalam berbagai forum sebelumnya.
“Saya berharap tidak ada yang kurang dan tidak ada yang tertinggal dari layanan maupun kinerja di tempat yang baru maupun di tempat sebelumnya,” tegas Khofifah.
Ia menambahkan, proses pengisian jabatan akan dilakukan secara bertahap guna menjaga optimalisasi roda pemerintahan di Jawa Timur.
Daftar Pejabat Eselon II yang Dilantik
- Heru Wahono Santoso, dari Kepala Bakorwil Madiun menjadi Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. Ia juga merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bakorwil Madiun.
- Iwan, dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Timur. Ia juga merangkap sebagai Plt Kepala Disperindag Jatim.
- Budi Raharjo, dari Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM menjadi Kepala Bakorwil Jember.
- I Nyoman Gunadi, dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air.
- Arif Endro Utomo, dari Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Jatim menjadi Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya.
- Aftabuddin Rijaluzzaman, dari Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Jatim menjadi Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Dorong Digitalisasi dan Creative Financing
Selain melakukan rotasi kepemimpinan, Khofifah menekankan pentingnya percepatan reformasi birokrasi, khususnya dalam pelayanan publik yang selama ini masih mengandalkan pertemuan tatap muka.
Ia secara khusus menginstruksikan Dinas ESDM Jawa Timur untuk segera menyelesaikan aplikasi sistem perizinan digital.
“Di ESDM dalam waktu dekat akan diluncurkan aplikasi sehingga proses perizinan semaksimal mungkin bisa menghindari pertemuan face to face. Ketemu hanya di sistem,” ujar Khofifah.
Menurutnya, digitalisasi merupakan langkah penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
Di tengah tantangan fiskal, Khofifah juga meminta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetap inovatif dan tidak menjadikan pemotongan anggaran sebagai alasan menurunnya kinerja.
“Penyesuaian harus dilakukan. Jangan hanya mengatakan anggaran dipotong. Yang dibutuhkan adalah creative financing,” pungkasnya.
