Banyuwangi, seblang.com – Kabupaten Banyuwangi kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut, Banyuwangi meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Predikat tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Kantor BPK Jawa Timur, Sidoarjo, Jumat (29/5/2026). Penyerahan laporan hasil pemeriksaan itu turut disaksikan Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Siti Mafrochatin Ni’mah.
Capaian ini memperpanjang catatan positif Banyuwangi yang tidak pernah absen meraih opini WTP sejak tahun 2012.
Dalam kesempatan tersebut, Yuan Candra Djaisin mengapresiasi pemerintah daerah yang mampu mempertahankan kualitas tata kelola keuangannya. Namun demikian, ia mengingatkan agar seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan segera ditindaklanjuti.
“Di dalamnya sudah disampaikan rekomendasi-rekomendasi dan juga action plan. Kami harap bisa segera ditindaklanjuti,” ujar Yuan.
Opini WTP merupakan penilaian tertinggi yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah. Penilaian tersebut didasarkan pada kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap regulasi, hingga efektivitas sistem pengendalian internal.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan, mempertahankan opini WTP selama 14 tahun berturut-turut bukan perkara mudah. Menurutnya, capaian tersebut lahir dari konsistensi seluruh perangkat daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Kami terus berupaya memanfaatkan dan mengelola keuangan daerah dengan baik serta memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat,” kata Ipuk.
