Sidoarjo, seblang.com – Kabupaten Sidoarjo kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Opini WTP yang diperoleh atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 tersebut menjadi raihan ke-13 secara berturut-turut sejak 2013.
Laporan hasil pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2025 diserahkan secara serentak kepada 33 kabupaten/kota di Jawa Timur pada Jumat (29/5/2026) sore.
LHP LKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, kepada Bupati Sidoarjo H. Subandi di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Selain itu, laporan tersebut juga diserahkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Abdilah Nasih.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Subandi didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sidoarjo, Chusnul Inayah.
Bupati Subandi mengaku bersyukur karena Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mampu mempertahankan capaian opini WTP untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti bahwa Pemkab Sidoarjo mampu menyajikan laporan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Capaian ini menjadi bukti bahwa Pemkab Sidoarjo mampu menyajikan laporan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang ada,” ujarnya.
Bupati Subandi menambahkan, laporan hasil pemeriksaan bukan hanya menjadi instrumen penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah, tetapi juga menjadi sarana evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah.
Ia berharap capaian opini WTP dapat terus dipertahankan pada tahun-tahun mendatang.
“Capaian opini WTP ini harus terus dipertahankan karena menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mengelola dan membelanjakan APBD secara transparan dan akuntabel,” katanya.
Menurut Subandi, raihan opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Karena itu, ia akan terus mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjaga dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.
“Kami akan terus menguatkan koordinasi dan mendorong seluruh OPD untuk mempertahankan capaian opini WTP ini pada tahun-tahun mendatang,” pungkasnya. (hst)
