Di sisi lain, mayoritas ahli hukum tata negara, termasuk mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, menekankan bahwa seorang Presiden atau Wakil Presiden yang sudah resmi dilantik tidak bisa serta-merta turun atau didiskualifikasi secara otomatis hanya karena putusan peradilan tata usaha negara (PTUN/MA).
Konstitusi Indonesia telah mengatur mekanisme yang rigid. Untuk memberhentikan seorang Wapres di tengah masa jabatannya, harus melalui proses pemakzulan (impeachment) yang diinisiasi oleh DPR, dibuktikan secara hukum di Mahkamah Konstitusi (MK), dan diputus oleh MPR. Putusan MA ini diposisikan sebagai “bukti baru” atau pintu masuk politik bagi parlemen jika mereka ingin menguji dugaan pelanggaran syarat jabatan atau perbuatan tercela secara konstitusional.
3. Perspektif Keabsahan Ijazah Pendidikan Tinggi (S1) dan Jalur Politik
Bagi pihak yang mendukung atau melihat dari sudut pandang pembelaan Gibran, pembatalan Suket SMA tidak secara otomatis menegasikan kapasitas atau tingkat pendidikan tinggi yang bersangkutan. Muncul argumen bahwa Gibran secara faktual memiliki ijazah dari institusi luar negeri tingkat Advance Diploma hingga sarjana (S1). Kegagalan administrasi penyetaraan tingkat SMA dianggap tidak serta merta membuat kompetensinya hilang.
Selain itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD secara realistis memetakan bahwa tindak lanjut atas jabatan Gibran sebagai Wapres pada akhirnya akan bermuara pada “pilihan politik” dan kompromi kekuatan koalisi di parlemen, mengingat impeachment membutuhkan sokongan politik yang sangat kuat di DPR. Namun demikian, Mahfud menyoroti perlunya pengusutan ranah pidana terhadap instansi yang menerbitkan suket tersebut guna memastikan akuntabilitas hukum.
Kesimpulan
Putusan kasasi MA ini menjadi ujian berat bagi sistem ketatanegaraan Indonesia. Ia menghadapkan kita pada dilema besar: antara menegakkan supremasi hukum atas syarat formal pemilu yang dilanggar, atau menjaga stabilitas politik pemerintahan lewat prosedur konstitusi yang panjang. Langkah yang diambil oleh DPR, MK, maupun sikap personal Gibran sendiri dalam beberapa waktu ke depan akan menentukan apakah Indonesia mampu keluar dari polemik ini dengan preseden hukum yang sehat atau justru terperosok ke dalam krisis politik yang lebih dalam.////////
