Oleh Sudono Syueb, Alumni Fisipol UGM
Demokrasi yang sehat membutuhkan oposisi yang kuat. Tanpa adanya checks and balances, kekuasaan cenderung berjalan tanpa kendali dan menutup telinga dari jeritan publik. Namun, dinamika politik belakangan ini memperlihatkan fenomena yang mengkhawatirkan bagi masa depan sirkulasi kritik di negeri ini: beralihnya tokoh-tokoh oposisi vokal ke dalam barisan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Fenomena ini bukan sekadar rotasi jabatan politik biasa, melainkan lonceng kematian bagi daya kritis oposisi itu sendiri. Ketika para pengkritik paling keras akhirnya bersedia duduk di lingkaran dalam istana, sebuah tanya besar muncul: apakah ini bentuk akomodasi politik yang bijak, atau sekadar strategi penjinakan massa?
Dari Pengeras Suara Rakyat Menjadi Pembisik Istana
Wantimpres secara konstitusional bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Sifat dari lembaga ini adalah tertutup dan internal. Di sinilah letak ironi terbesar. Tokoh oposisi yang dulunya menyuarakan kritik secara terbuka di mimbar-mimbar publik, kini terikat oleh etika jabatan untuk hanya berbicara “di balik pintu tertutup”.
Ketika suara kritis yang semula menjadi milik publik dialihkan menjadi konsumsi internal kekuasaan, publik kehilangan jangkar artikulasi politiknya. Di atas kertas, mereka mungkin berargumen bisa “memperbaiki sistem dari dalam”. Namun pada realitasnya, begitu seseorang masuk ke dalam lingkar kekuasaan, insentif untuk mengkritik secara tajam akan terkikis oleh formalitas, protokoler, dan fasilitas negara.
Matinya Fungsi Mengawasi (Checks and Balances)
