Banyuwangi, seblang.com – BPJS Kesehatan Kantor Cabang Banyuwangi terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Salah satunya melalui penandatanganan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kejaksaan Negeri Banyuwangi dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara di Aula Kejaksaan Negeri Banyuwangi, Selasa (7/7).
Sinergi kedua lembaga tersebut menjadi langkah strategis BPJS Kesehatan dalam memastikan pelaksanaan Program JKN berjalan sesuai regulasi, transparan, serta memberikan perlindungan kesehatan yang optimal bagi masyarakat.
Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Banyuwangi, drg. Muhammad Masrur Ridwan, M.Kes., AAAK, menyampaikan bahwa kerja sama dengan Kejaksaan memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan Program JKN yang telah menjadi program strategis negara sejak Januari 2014.
“BPJS Kesehatan mengemban amanah negara dalam menyelenggarakan Program JKN bagi masyarakat. Karena itu, dukungan dari Kejaksaan sangat penting untuk memastikan tata kelola program ini berjalan baik dan sesuai ketentuan,” ujar Masrur.
Menurut Masrur, Program JKN telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam memberikan kepastian akses layanan kesehatan. Banyak peserta terbantu ketika membutuhkan pelayanan medis, termasuk layanan kesehatan dengan biaya besar, karena telah terlindungi melalui jaminan kesehatan.
Meski demikian, ia menyebut tantangan pelaksanaan Program JKN masih terus dihadapi, termasuk memastikan seluruh masyarakat memiliki perlindungan jaminan kesehatan.
“Di Banyuwangi, tantangan Program JKN masih cukup besar, terutama memastikan seluruh penduduk memiliki jaminan kesehatan. Untuk itu, BPJS Kesehatan membutuhkan dukungan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan agar cakupan kepesertaan terus meningkat,” katanya.
