Situbondo, seblang.com – Isu mengenai defisit anggaran di tiga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik Pemerintah Kabupaten Situbondo memicu respons hangat di ruang publik.
Menanggapi polemik tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Situbondo dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Nuril Hashinah, meminta masyarakat untuk tidak melihat angka dalam laporan keuangan secara parsial atau sepotong-sepotong agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru.
Sebelumnya, dalam rapat paripurna yang dihadiri Bupati, Wakil Bupati, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Situbondo, Anggota DPRD Situbondo dari Fraksi PDI Perjuangan, Ningsih, melontarkan kritik tajam. Ia mempertanyakan tata kelola anggaran di tiga RSUD, yakni RSUD dr. Abdoer Rahem (SAR) yang disebut mengalami defisit Rp3,3 miliar, RSUD Besuki sebesar Rp10,07 miliar, dan RSUD Asembagus sebesar Rp5,4 miliar.
Ningsih juga mempertanyakan alokasi floating anggaran, baik dari program daerah (Sehati/Brantas) maupun dari pemerintah pusat melalui klaim BPJS dengan skema INA-CBG’s. Selain itu, ia menyoroti keluhan warga miskin dan masyarakat kelas menengah yang menurutnya masih merasakan minimnya pelayanan kesehatan. Bahkan, ia mengklaim ada warga yang terpaksa menjual ternak hingga berutang kepada rentenir demi memperoleh layanan kesehatan yang layak.
Guna meluruskan asumsi publik yang berkembang, Nuril memaparkan hasil penelaahan terhadap dokumen penganggaran. Menurutnya, angka yang tampak sebagai defisit tersebut bukan merupakan defisit riil atau kerugian finansial, melainkan konsekuensi dari sistem pencatatan administrasi keuangan pemerintah.
“Dalam pencatatan keuangan rumah sakit yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan yang dihitung murni hanya berasal dari layanan BLUD. Sementara bantuan anggaran dari APBD maupun pemerintah pusat dicatat sebagai belanja atau pengeluaran rumah sakit,” jelas Nuril saat dikonfirmasi, Senin (6/7/2026).
Akibat mekanisme pencatatan tersebut, apabila hanya melihat selisih antara pendapatan dan belanja secara parsial, laporan realisasi anggaran seolah-olah menunjukkan defisit, padahal substansinya tidak demikian.
Nuril kemudian memberikan contoh pada laporan keuangan RSUD dr. Abdoer Rahem Tahun Anggaran 2025. Menurutnya, secara operasional BLUD, rumah sakit tersebut justru mencatat surplus sekitar Rp500 juta.
Namun, pada tahun yang sama, RSUD dr. Abdoer Rahem menerima alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp3,8 miliar. Sesuai regulasi akuntansi pemerintahan, dana tersebut langsung dibelanjakan dan dicatat dalam pos belanja, bukan sebagai pendapatan BLUD.
“Uangnya ada dari DBHCHT, tetapi karena pencatatannya langsung masuk ke pos pengeluaran, rumusnya menjadi pendapatan BLUD Rp500 juta dikurangi belanja Rp3,8 miliar. Hasilnya muncul angka minus Rp3,3 miliar. Jadi uangnya bukan hilang atau rumah sakit merugi, melainkan langsung terserap untuk program pelayanan masyarakat,” beber politisi muda PPP tersebut.
Ia juga menjelaskan bahwa RSUD Asembagus memang mengalami defisit operasional murni pada 2025 sekitar Rp1,1 miliar. Namun, kondisi tersebut telah tertutupi oleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024 yang mencapai sekitar Rp3 miliar, sehingga masih tersisa saldo anggaran sekitar Rp1,9 miliar.
Selain meluruskan persoalan administrasi keuangan, Fraksi PPP juga mengapresiasi kinerja manajemen RSUD dr. Abdoer Rahem di bawah kepemimpinan dr. Momon. Menurut Nuril, manajemen baru berhasil mengurai beban utang warisan senilai Rp15,3 miliar per 31 Desember 2025. Hingga 30 Juni 2026, atau dalam waktu kurang dari satu tahun, rumah sakit telah mampu melunasi sebagian besar utang tersebut sehingga kini tersisa sekitar Rp7,8 miliar.
Terkait isu adanya warga yang menjual sapi, kambing, atau meminjam uang kepada rentenir demi berobat, Nuril menegaskan bahwa Komisi IV DPRD Situbondo maupun dirinya secara pribadi belum menerima laporan atau aduan resmi mengenai hal tersebut.
Berdasarkan data statistik RSUD dr. Abdoer Rahem periode Januari hingga Mei 2026, mayoritas pasien merupakan peserta program jaminan kesehatan daerah Brantas dan Brantas Plus dengan persentase mencapai 85,21 persen. Sementara itu, pasien umum hanya sekitar 14,79 persen.
“Program Brantas memberikan pembiayaan tanpa batas. Selama persyaratan terpenuhi, seluruh biaya ditanggung pemerintah. Mungkin yang sampai menjual ternak adalah pasien yang memilih jalur umum secara mandiri. Kami mengimbau masyarakat Situbondo tidak perlu khawatir karena program Brantas tetap berjalan dan dapat dimanfaatkan,” pungkas Nuril.
DPRD Situbondo menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Namun, legislatif juga mengimbau agar penyampaian informasi kepada publik tetap mengacu pada mekanisme pemerintahan yang benar sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dan tetap menjaga kondusivitas di tengah masyarakat.////////
