Di sektor birokrasi, Pemkab Banyuwangi secara konsisten membuka ruang partisipasi perempuan untuk menduduki posisi strategis. Data internal menunjukkan, pejabat perempuan saat ini menempati 12 persen posisi eselon II, 17,5 persen eselon III, dan 38 persen eselon IV.
Selain pemberdayaan ekonomi, pemerintah daerah juga menghadirkan layanan publik yang inklusif dan menjemput bola. Program seperti Bunga Desa (Bupati Ngantor di Desa) dan Camping Embun (Camping Pelayanan Masyarakat Kebun) rutin digelar. Pemkab juga memfasilitasi penerbitan identitas kependudukan bagi warga kurang mampu yang terdata melalui Unit Gawat Darurat (UGD) Kemiskinan.
“Pemkab juga rutin menggelar rembug perempuan, rembug anak, rembug lansia, rembug disabilitas, serta rembug santri untuk menyerap aspirasi, kebutuhan, dan harapan berbagai kelompok warga,” kata Ipuk.
Proses verifikasi lapangan ini dihadiri oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), anggota DPRD Banyuwangi, perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi perempuan, pengusaha, media, hingga para kepala desa perempuan. Tim panelis dari KemenPPPA melakukan pendalaman terhadap dokumen, data, serta implementasi kebijakan PUG di lapangan.
Perlu diketahui, Penghargaan Parahita Ekapraya 2026 terdiri dari lima kategori, yakni Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan Mentor. Berdasarkan hasil evaluasi administrasi, Banyuwangi tahun ini masuk dalam kategori Utama. Capaian ini mengalami peningkatan dua tingkat dibandingkan perolehan pada tahun 2021 yang masih berada di kategori Madya.//////////
