Banyuwangi, seblang.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi terus menggalakkan pembangunan yang responsif gender. Upaya ini menjadi modal utama daerah tersebut dalam mengejar kategori Utama pada Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE) 2026 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, memaparkan komitmen tersebut saat menjalani verifikasi lapangan evaluasi penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) periode 2024–2025, Jumat (30/10/2026). Proses verifikasi dilaksanakan secara daring dari Pendopo Sabha Swagatha Blambangan.
Ipuk menekankan bahwa penerapan PUG di Banyuwangi bukan sekadar formalitas pemenuhan administrasi semata.
“Pemkab mendukung pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah. PUG harus diwujudkan melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kebijakan, serta monitoring yang ketat,” tegas Ipuk dalam keterangannya.
Sebagai bukti nyata, Pemkab Banyuwangi menitikberatkan pada pemberdayaan ekonomi perempuan, khususnya perempuan kepala keluarga yang menjadi tulang punggung ekonomi rumah tangga. Melalui program unggulan ‘Kanggo Riko’, sejak 2021 Pemkab telah menyalurkan bantuan alat usaha produktif kepada 6.398 perempuan kepala keluarga dengan total anggaran mencapai Rp11,41 miliar.
“Kami juga memberikan bantuan premi BPJS, pelatihan usaha, hingga menggerakkan ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk berbelanja ke pasar tradisional setiap bulannya sebagai upaya mendongkrak pendapatan mereka,” ujar Ipuk.
