Banyuwangi, seblang.com – Untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi di kawasan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, pemerintah diminta membangun jalur alternatif yang menghubungkan Kecamatan Wongsorejo dengan pusat Kota Banyuwangi.
Usulan tersebut disampaikan Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Banyuwangi versi Agus Suparmanto, H. Basir Qodim, kepada wartawan media ini, Jumat (26/6/2026).
Menurut H. Basir, pembangunan jalan alternatif tidak hanya mampu mengurangi kepadatan lalu lintas di sekitar Pelabuhan Ketapang, tetapi juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Wongsorejo, Kalipuro, dan daerah sekitarnya.
“Dengan adanya fasilitas jalan, secara otomatis harga tanah warga, khususnya yang berada di sepanjang jalur alternatif, akan meningkat apabila jalan tersebut sudah terbangun,” ujar politisi berdarah Madura itu.
Alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, Situbondo, tersebut menambahkan, untuk menentukan trase terbaik dengan kebutuhan anggaran yang lebih efisien, pemerintah melalui dinas atau instansi terkait dapat memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengungkapkan bahwa kemacetan di jalur menuju Pelabuhan Ketapang, terutama saat peak season, menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
Untuk itu, Pemkab Banyuwangi telah mengajukan dukungan kepada Kementerian Perhubungan RI, mulai dari pelebaran jalan menuju pelabuhan, peningkatan kapasitas dermaga, hingga percepatan pembangunan Jalan Tol Besuki–Banyuwangi.
“Kami sudah berkirim surat kepada Menteri Perhubungan untuk meminta dukungan penanganan kemacetan menuju Pelabuhan Ketapang. Permasalahan kemacetan di Pelabuhan Ketapang sangat memerlukan dukungan dari pemerintah pusat,” kata Ipuk, Kamis (25/6/2026).
Ia menjelaskan, Pelabuhan Ketapang–Gilimanuk merupakan gerbang utama konektivitas Pulau Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara Timur (NTT), sehingga memiliki peran strategis dalam mobilitas masyarakat serta distribusi logistik nasional.
Dalam surat tersebut, Pemkab Banyuwangi mengusulkan sejumlah program prioritas, di antaranya pelebaran ruas jalan nasional menuju Pelabuhan Ketapang yang selama ini menjadi titik kemacetan. Ruas yang diusulkan meliputi Ketapang–Jembatan Sungai Selogiri, Watudodol–Jembatan Grand Watudodol, serta jalur nasional di sepanjang Kecamatan Wongsorejo.
Selain itu, Pemkab juga mengusulkan penambahan armada kapal penyeberangan berkapasitas minimal 3.000 GT guna meningkatkan daya angkut kendaraan dan penumpang di lintasan Ketapang–Gilimanuk.
Usulan lainnya adalah pembangunan dan rehabilitasi dermaga movable bridge (MB) agar mampu melayani kendaraan berat hingga 50 ton. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat proses bongkar muat kendaraan sekaligus meningkatkan kapasitas pelayanan pelabuhan.
Tak hanya itu, pembangunan jembatan akses dari Pelabuhan LCT (Landing Craft Tank) Ketapang menuju kawasan pelabuhan di Kelurahan Bulusan juga diusulkan untuk mendukung kelancaran arus distribusi kendaraan.
Bupati Ipuk juga meminta percepatan pembangunan Jalan Tol Probowangi Tahap II ruas Besuki–Banyuwangi, khususnya akses menuju Tol Bajulmati hingga Asembagus.
“Pembangunan tol ini diharapkan dapat mempercepat akses menuju Pelabuhan Ketapang sekaligus mengurangi beban lalu lintas di jalan nasional yang ada saat ini,” ujar Ipuk.
“Kami berharap program-program tersebut menjadi prioritas pemerintah pusat karena menyangkut kelancaran konektivitas nasional serta mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan,” pungkasnya.//////////
