Suhadi mengatakan pelemparan tersebut merupakan bentuk ekspresi kekecewaan pedagang.
“Itu pelemparan buah tomat yang dilakukan itu merasa bentuk dari kejengkelan para pedagang yang mana dengan kebijakan yang sepihak sehingga merasa rugi barang-barang itu sehingga dilempar,” ujarnya.
Massa menyebut sebagian hasil bumi tidak terserap setelah terjadi perubahan aktivitas perdagangan sehingga membusuk dan kemudian dibawa dalam aksi.
Setelah aksi, perwakilan pedagang mengikuti dialog bersama pimpinan DPRD Jember dan pejabat Pemkab Jember.
Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyampaikan bahwa pemerintah daerah dan DPRD tidak bermaksud melarang masyarakat berjualan di sepanjang atau pinggir jalan. Namun, ia mengakui terdapat persoalan komunikasi dalam audiensi sebelumnya.
“Kami menyadari telah terjadi miskomunikasi dalam pelaksanaan audiensi di Pendopo Kabupaten Jember, di mana terdapat beberapa pedagang yang belum menerima undangan untuk mengikuti kegiatan tersebut,” kata Halim.
DPRD kemudian mengusulkan agar perwakilan pedagang pick up dan bajongan dilibatkan dalam Tim Satgas Pasar Tanjung. Laskar Jahanam serta kelompok pedagang yang sebelumnya belum terlibat juga diminta mengikuti pembahasan lanjutan.
Koordinator Satgas Cinta Pasar Tanjung, Danang Andriasmara, mengatakan pemerintah akan kembali mempertemukan seluruh pemangku kepentingan.
“Hari Jumat seluruh stakeholder yang ada di Pasar Tanjung termasuk juga dari Laskar Jahanam akan melakukan konsolidasi lagi, rapat lagi setelah jumatan di pendopo,” kata Danang.
Konsolidasi dijadwalkan Jumat (2/10/2026) setelah salat Jumat di Pendopo Kabupaten Jember.
Danang mengatakan pertemuan tersebut akan digunakan untuk menyempurnakan formulasi penataan yang sudah ada. Masukan, keluhan, dan usulan dari seluruh pemangku kepentingan akan menjadi bahan pembahasan.
“Nanti pasca pertemuan akan dibuat formulasi baru. Menyempurnakan apa yang sudah ada selama ini. Masukan apa, keluhan apa, pendapat apa yang diusulkan dari seluruh stakeholder yang terlibat akan dimasukkan di dalam rapat nantinya,” ujar pria yang juga menjabat Plt. Kepala Dinas PUPR tersebut.
Konsolidasi tersebut menjadi langkah lanjutan setelah aksi pedagang yang menyoroti keterlibatan kelompok pedagang dalam penataan Pasar Tanjung. Pembahasan berikutnya akan mencakup persoalan jam aktivitas perdagangan, rekayasa lalu lintas, serta rencana penertiban di kawasan pasar.///////////
