“Kami akan melakukan konfirmasi kepada LPS. Selain itu terdapat kewajiban yang belum dipenuhi oleh pemilik perusahaan kepada para buruh meskipun telah ada perjanjian bersama,” katanya.
Menurut Said Iqbal, persoalan PT Pakerin tidak hanya berdampak kepada pekerja dan keluarganya. Jika tidak segera diselesaikan, efeknya bisa merembet ke persoalan ekonomi maupun sosial yang lebih luas.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga terus mengikuti perkembangan kasus tersebut. Kepala Bidang Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur, Tri Widodo, mengatakan pihaknya memantau seluruh proses yang sedang berlangsung, termasuk yang berkaitan dengan jalur hukum.
“Kami berharap hak-hak pekerja dapat terpenuhi dan keberlangsungan pekerjaan mereka tetap terjaga,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko, yang mewakili Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa, mengatakan persoalan PT Pakerin telah lama menjadi perhatian pemerintah daerah karena dampaknya yang besar terhadap masyarakat dan perekonomian setempat.
“Beliau berharap permasalahan-permasalahan yang ada di PT Pakerin ini dapat segera diselesaikan. Karena dampaknya cukup luar biasa, baik secara langsung kepada pemerintah daerah, masyarakat sekitar, maupun kepada para pekerja,” kata Teguh.
Ia optimistis persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi yang baik antara perusahaan, pekerja, dan pemerintah. Kehadiran Said Iqbal diharapkan menjadi momentum untuk mempercepat penyelesaian kasus yang telah berlarut-larut.
Setelah lebih dari satu tahun produksi terhenti, ribuan pekerja PT Pakerin kini menaruh harapan pada langkah pemerintah pusat. Sebab, bagi mereka, yang dipertaruhkan bukan hanya keberlangsungan sebuah perusahaan, melainkan juga masa depan ribuan keluarga yang menggantungkan hidup dari pabrik kertas tersebut.//////
