Karena itu, mereka meminta kepastian dan transparansi dari pemerintah daerah maupun pihak terkait mengenai nasib tempat usaha mereka, baik selama proses revitalisasi maupun setelah pembangunan selesai.
Dinas Koperasi, Fasilitasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (Diskoperindag) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Permukiman (PUPP) Kabupaten Situbondo belum memberikan penjelasan secara mendalam mengenai sejumlah keluhan yang disampaikan pedagang.
Kepala Dinas PUPP Situbondo, Abdul Kadir, menyarankan agar persoalan terkait pedagang dikonfirmasi langsung kepada dinas yang membidangi perdagangan.
“Untuk informasi tentang pedagang, monggo langsung ke Diskoperindag,” ujarnya singkat, Senin (14/9/2026).
Sementara itu, Kepala Diskoperindag Situbondo, Prioandoko, mengatakan pihaknya akan segera melakukan pertemuan dan koordinasi terkait persoalan tersebut.
“Hari Rabu akan dikumpulkan mengikuti acara Dinas PU,” pungkasnya./////////
