Jakarta, seblang.com – Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Anas Urbaningrum, mengunggah catatan bertajuk “Saran Ringan” melalui akun X pribadinya. Dalam unggahan tersebut, Anas menyoroti tren penurunan approval rating pemerintah sekaligus menyampaikan lima saran kepada Presiden Prabowo Subianto agar tingkat kepuasan publik kembali meningkat.
Anas mengatakan, berdasarkan berbagai survei yang dirilis maupun yang belum dipublikasikan, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah menunjukkan tren penurunan.
“Dari berbagai survei, baik yang dirilis maupun tidak, secara umum approval rating Pemerintah turun. Angkanya boleh dibilang cukup mengkhawatirkan. Termasuk jika ditilik dari sudut masa tugas yang belum genap dua tahun, dengan modal awal yang (sangat) tinggi,” tulis Anas.
Menurut Anas, pemerintah masih memiliki peluang untuk memperbaiki kondisi tersebut. Karena itu, ia menyampaikan lima poin yang dinilainya perlu mendapat perhatian.
Pertama, Anas meminta pemerintah kembali fokus memenuhi janji kampanye yang telah disampaikan kepada masyarakat. Ia menilai, dengan kondisi anggaran yang relatif terbatas, pemerintah sebaiknya tidak lagi membuat program-program baru yang bersifat dadakan.
“Kembali fokus untuk memenuhi janji kampanye yang eksplisit. Apalagi dengan ketersediaan anggaran yang relatif cupet. Manuver berupa kreasi program-program yang cenderung dadakan, bersifat adhoc, sebaiknya tidak lagi dilakukan,” ujarnya.
Kedua, Anas menyoroti pentingnya konsolidasi pemerintahan. Menurutnya, seluruh jajaran kabinet harus bekerja dalam satu irama di bawah kepemimpinan Presiden tanpa ada kesan menteri yang diutamakan maupun dinomorduakan.
“Konsolidasi kerja dan kinerja Pemerintahan harus benar-benar utuh dan bersatu. Kesan sepintas ada yang ‘diutamakan’ dan ‘dinomorduakan’, termasuk dalam hal personil Kabinet, penting untuk diselesaikan. Kabinet musti benar-benar bergerak bersama, semuanya, dalam irama kerja yang dipimpin Presiden,” tulisnya.
Ketiga, Anas menilai komunikasi publik pemerintah perlu diperbaiki. Ia menyarankan pemerintah lebih banyak membangun isu dibanding hanya menanggapi atau mengklarifikasi polemik.
