Jakarta, seblang.com – Provinsi Jawa Timur kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih penghargaan kategori Outstanding Province in Supporting Koperasi Desa Merah Putih Program dalam ajang National Governance Awards 2026.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI), Tito Karnavian, kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, di The Ritz-Carlton Jakarta, Jumat (24/4/2026).
Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (economic growth) melalui implementasi Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) secara terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan.
Dalam penilaian pemerintah pusat, Jawa Timur dinilai berhasil melakukan penguatan kelembagaan, SDM, dan usaha koperasi, serta membangun ekosistem ekonomi desa yang inklusif dan berkelanjutan.
Gubernur Khofifah menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, penghargaan ini menjadi refleksi dari kerja kolektif dalam memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa sebagai fondasi pembangunan daerah.
“Kami bekerja bukan bertujuan memperoleh penghargaan, tetapi bersyukur bahwa kinerja yang dilakukan di Provinsi Jatim telah tercatat dan mendapatkan apresiasi,” ujarnya.
Khofifah menjelaskan bahwa pengembangan KDKMP dilakukan melalui integrasi dengan program prioritas daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029, khususnya dalam penguatan koperasi sektor riil.
Dalam implementasinya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengalokasikan anggaran untuk penerbitan akta badan hukum bagi 1.660 KDKMP pada tahun 2025. Selain itu, pelatihan juga telah diberikan kepada 16.167 pengurus dan pendamping koperasi melalui dukungan dana dekonsentrasi Kementerian Koperasi. Ini merupakan bentuk konkret dari kerja kolektif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Pada tahun ini, Pemprov Jatim juga mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM melalui pelatihan manajerial, penyusunan laporan keuangan, serta optimalisasi pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai bagian dari penguatan tata kelola koperasi.
Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur, telah terbentuk 1.292 gerai usaha KDKMP yang mencakup berbagai sektor, antara lain gerai sembako, apotek, klinik, logistik, pergudangan, simpan pinjam, serta unit usaha lainnya.
“Alhamdulillah, berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen (Simkopdes) KDKMP, terdapat 711 gerai sembako, 42 gerai klinik desa, 52 gerai apotek desa, 76 gerai logistik, 154 gerai simpan pinjam, serta 257 gerai usaha lainnya,” ungkap Khofifah.
Melalui sistem informasi manajemen koperasi desa, jumlah tersebut terus berkembang dengan peningkatan pada berbagai jenis layanan, termasuk kebutuhan pokok, layanan kesehatan, hingga distribusi logistik.
Khofifah optimistis kehadiran KDKMP berdampak positif dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi desa/kelurahan sekaligus mempersempit disparitas antara wilayah desa dan perkotaan.
Saat ini, program KDKMP di Jawa Timur telah terbentuk di 8.494 titik atau mencakup 100 persen desa dan kelurahan di seluruh wilayah Jawa Timur.
Khofifah menegaskan bahwa KDKMP berperan sebagai mitra strategis bagi pelaku UMKM serta mempermudah akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok seperti pupuk dan LPG.
Sejumlah KDKMP kini juga telah berfungsi sebagai agen distribusi LPG 3 kg dan pupuk bersubsidi, dengan tetap membangun sinergi bersama pelaku usaha dan distributor di tingkat desa.
“KDKMP bukan kompetitor usaha yang sudah ada, tetapi untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat agar harga lebih terjangkau. Jangan saling mematikan, justru harus saling menguatkan,” tegasnya.
Ke depan, Pemprov Jawa Timur akan terus mendorong penguatan kelembagaan koperasi agar menjadi institusi ekonomi yang profesional, adaptif, dan berdaya saing. Akses permodalan bagi pelaku usaha mikro di desa juga akan terus diperluas.
Terkait peningkatan pertumbuhan ekonomi, Khofifah menegaskan komitmen Pemprov Jawa Timur dalam mendorong hilirisasi sebagai strategi peningkatan nilai tambah, khususnya pada sektor unggulan daerah.
Sebagai provinsi dengan kontribusi besar pada sektor industri pengolahan, Jawa Timur dinilai memiliki potensi besar untuk mengembangkan hilirisasi di sektor pertanian, hortikultura, hingga peternakan.
“Kita ingin melakukan hilirisasi pada sektor agro, hortikultura hingga peternakan agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” katanya.
“Hilirisasi menjadi bagian penting dalam meningkatkan economic growth di Jawa Timur,” imbuhnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, menyampaikan bahwa penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi sekaligus mendorong terciptanya iklim kompetitif yang sehat antar pemerintah daerah.
“Penghargaan ini diharapkan membangkitkan semangat kepala daerah untuk terus berinovasi dan memberikan kontribusi terbaik dalam pembangunan nasional,” ujarnya.
Selain Jawa Timur, empat kabupaten/kota juga meraih penghargaan, yakni Kota Surabaya (Excellent City in Integrated Connectivity & Strategic Infrastructure Transformation), Kota Malang (Excellent City in Advanced Academic Achievement), Kabupaten Lamongan (Top Regency in Agro-Maritime Food Hub), dan Kabupaten Situbondo (Top Regency in Public Health Center Service). (*)
