Mojokerto, seblang.com – Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa menegaskan transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto tidak boleh lagi berjalan secara terpisah di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Seluruh sistem informasi diminta terintegrasi agar pelayanan publik menjadi lebih cepat, transparan, dan efektif.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati yang akrab disapa Gus Bupati saat membuka Rapat Koordinasi Implementasi Pemerintah Digital Kabupaten Mojokerto yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Kamis (23/7).
Menurutnya, ukuran keberhasilan pemerintah digital bukan banyaknya aplikasi yang dimiliki, melainkan sejauh mana teknologi mampu mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
“Sudah saatnya menghilangkan ego sektoral dalam pengembangan sistem informasi. Jangan lagi setiap OPD membangun aplikasi sendiri tanpa memikirkan integrasi. Seluruh proses bisnis, data, dan layanan harus terhubung dalam Arsitektur Pemerintah Digital Kabupaten Mojokerto,” tegasnya.
Gus Bupati juga menekankan pentingnya penerapan konsep Satu Data sebagai fondasi pengambilan kebijakan daerah. Ia meminta seluruh perangkat daerah menggunakan data yang sama, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap proses perencanaan maupun evaluasi pembangunan.
“Perencanaan pembangunan, penyusunan anggaran, penentuan sasaran program, pelaksanaan kegiatan hingga evaluasi harus berbasis data yang berkualitas. Kebijakan yang baik selalu lahir dari data yang baik,” ujarnya.
