- Digitalisasi dan integrasi data secara berkala (sistem bottom-up)
Pemerintah daerah perlu memperkuat pembaruan data dari tingkat RT/RW hingga desa/kelurahan secara rutin, kemudian diintegrasikan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). - Verifikasi faktual melalui pengecekan langsung
Petugas perlu melakukan pemeriksaan kondisi ekonomi penerima secara langsung agar potensi manipulasi data dapat diminimalkan. - Transparansi publik melalui uji publik penerima bansos
Daftar penerima bantuan dapat diumumkan secara terbuka di lingkungan desa atau RT/RW agar masyarakat dapat ikut mengawasi. - Penyediaan kanal pengaduan masyarakat yang responsif
Warga perlu diberi akses pelaporan jika menemukan bansos salah sasaran atau dugaan pungutan liar. - Pemberian sanksi tegas terhadap pelaku manipulasi data
Sanksi administratif hingga hukum perlu diterapkan bagi pihak yang sengaja memanipulasi data penerima bansos demi kepentingan tertentu. (rs)
