Mojokerto, seblang.com – Penyaluran bantuan sosial (bansos) di wilayah Kabupaten Mojokerto yang diduga tidak tepat sasaran kembali menjadi sorotan berbagai pihak. Salah satunya datang dari Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Mojokerto.
Fraksi NasDem menilai masih banyak warga yang tergolong mampu justru menerima bantuan, sementara masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan belum tersentuh program bantuan. Dugaan tidak validnya data penerima bansos dinilai menjadi penyebab utama bantuan tidak tepat sasaran.
Dengan tegas, H. Hery Suyatnoko, S.E., anggota DPRD Kabupaten Mojokerto dari Fraksi NasDem, menyatakan persoalan bansos tidak boleh terus dibiarkan karena mencederai rasa keadilan sosial. Berdasarkan hasil pantauan dan aspirasi masyarakat di lapangan, Hery mengungkapkan beberapa faktor utama yang menyebabkan bantuan pemerintah kerap salah sasaran, antara lain:
- Lemahnya validasi dan pemutakhiran data
Data acuan yang digunakan kerap merupakan data lama yang belum diperbarui. Akibatnya, warga yang kondisi ekonominya sudah membaik atau bahkan telah meninggal dunia masih tercatat sebagai penerima bantuan. - Minimnya pengawasan langsung di lapangan
Proses verifikasi dinilai terlalu bertumpu pada administrasi tanpa pengecekan kondisi riil rumah tangga calon penerima bantuan. - Kurangnya keterlibatan aktif aparatur tingkat bawah
Peran RT, RW, hingga pemerintah desa/kelurahan dalam proses verifikasi dan pemetaan kondisi masyarakat dinilai belum dioptimalkan.
“Kita tidak ingin program jaring pengaman sosial ini hanya menjadi catatan administratif di atas kertas. Kita harus memastikan bantuan benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan,” tegas Hery saat meninjau kondisi warga di lapangan.
Hery juga menyampaikan dukungan terhadap langkah Bupati Mojokerto yang berencana melakukan evaluasi data penerima bansos. Menurutnya, berbagai kritik terkait ketidakvalidan data harus segera ditindaklanjuti.
Ia menilai Bupati Mojokerto sebelumnya telah mengingatkan agar penerima bansos benar-benar berasal dari kelompok masyarakat tidak mampu, termasuk kalangan lanjut usia yang membutuhkan.
“Pak Bupati mengakui bahwa banyak penerima bansos tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Data tidak valid memang benar adanya dan sangat faktual. Kondisi di lapangan menunjukkan realitas yang sama seperti yang dikhawatirkan kepala daerah,” ujarnya.
Karena itu, Fraksi NasDem meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, khususnya Dinas Sosial, segera melakukan langkah konkret tanpa menunda.
“Apa yang disampaikan Bapak Bupati itu benar adanya dan merupakan potret riil di masyarakat. Ini lampu kuning. Instruksi dan atensi dari Bapak Bupati harus segera diterjemahkan menjadi aksi nyata oleh dinas terkait. Kita membutuhkan eksekusi cepat, bukan sekadar wacana rapat,” tambahnya.
Fraksi NasDem juga memberikan sejumlah usulan solusi agar penyaluran bansos lebih transparan dan tepat sasaran, di antaranya:
