“Peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai pentingnya aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan dalam penyelenggaraan pembangunan,” terangnya.
Kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab. Forum tersebut dimanfaatkan peserta untuk berkonsultasi langsung terkait proses pengurusan legalitas bangunan lembaga pendidikan.
Meylia berharap, melalui sosialisasi ini seluruh peserta dapat segera mengurus legalitas bangunan gedung secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Dengan adanya kegiatan ini, kami juga berharap seluruh peserta dapat segera mengurus legalitas bangunan gedung secara tertib dan sesuai regulasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, kewajiban memiliki PBG dan SLF tidak hanya berlaku bagi bangunan madrasah, tetapi juga seluruh bangunan gedung.
“Sebenarnya tidak hanya bangunan madrasah yang perlu PBG atau SLF, tetapi semua bangunan gedung. Dalam hal ini, kami dari Dinas PU CKPP siap membantu dan memberikan sosialisasi jika ada yang mengalami kesulitan dalam pengurusan PBG maupun SLF,” imbuhnya.
Sebagai bentuk dukungan layanan, DPU CKPP Banyuwangi juga membuka konsultasi administratif dan teknis gratis melalui Mall Pelayanan Publik Banyuwangi. Selain itu, masyarakat juga dapat datang langsung ke kantor DPU CKPP Banyuwangi untuk mendapatkan pendampingan dalam pengurusan PBG dan SLF.
