Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Malang, H. Abdulloh Satar, menyampaikan harapan besar terhadap komitmen Wakil Bupati dalam memajukan dunia pendidikan, khususnya lembaga swasta.
“Ada pesan dari kehadiran Wakil Bupati. Harapan kami beliau fokus di dunia pendidikan dan memperhatikan program-program pendidikan, terutama pendidikan swasta,” ujarnya.
Ia menegaskan, perhatian terhadap pondok pesantren saat ini masih terkendala regulasi, khususnya karena Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pondok Pesantren masih dalam proses fasilitasi di tingkat gubernur.
“Pemerintah sudah menyentuh, tetapi belum bisa maksimal karena payung hukumnya belum disahkan,” jelasnya.
Menurutnya, keberadaan perda sangat penting agar pemerintah daerah memiliki dasar hukum dalam mengalokasikan anggaran bagi pesantren.
“Kalau pendidikan formal menjadi tanggung jawab pemerintah, maka pesantren juga harus punya payung hukum agar bisa mendapat perhatian, baik dari sisi pendidikan maupun anggaran,” tegas Abdulloh.
Ia juga menilai penerapan fullday school di wilayah pedesaan tidak relevan, mengingat kuatnya sistem pendidikan diniyah yang umumnya berlangsung pada sore hingga malam hari.
“Kalau fullday diterapkan, akan berdampak pada pendidikan swasta berbasis diniyah yang sudah berjalan,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut, Yayasan Al-Hidayah juga menggelar doa bersama untuk para leluhur, guru, dan tokoh masyarakat yang telah wafat. Acara ini diikuti ratusan jemaah, termasuk wali santri dan anggota majelis taklim yang aktif dalam kegiatan keagamaan di lingkungan yayasan.
Saat ini, jumlah santri di Yayasan Al-Hidayah tercatat sekitar 150 orang, yang mengikuti pendidikan formal pada pagi hari serta pendidikan diniyah pada sore dan malam hari—sebuah pola yang dinilai efektif dalam membangun keseimbangan antara ilmu umum dan keagamaan.
Momentum ini sekaligus menjadi penguat komitmen bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjaga keberlangsungan pendidikan berbasis karakter di tengah arus modernisasi.
