Banyuwangi, seblang.com – APBD boleh menyusut. Tapi pelayanan publik tidak boleh ikut surut. Itulah pesan yang ingin disampaikan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi saat menghadapi berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat hingga sekitar Rp665 miliar.
Di tengah ruang fiskal yang makin sempit, Banyuwangi tidak mengambil jalan pintas dengan memangkas gaji maupun Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Pemerintah justru membenahi tata kelola anggaran, memangkas belanja birokrasi yang tidak mendesak, lalu mengalihkannya ke program-program yang lebih dibutuhkan masyarakat.
Langkah itu menjadi menarik di tengah peringatan Kementerian Keuangan yang menyebut 409 pemerintah daerah sedang menghadapi tekanan fiskal. Banyak daerah dituntut mencari keseimbangan antara menjaga kesehatan APBD dan tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Banyuwangi memilih menjawab tantangan itu melalui perubahan cara mengelola anggaran.
“Kalau gaji, kita masih aman. Jangankan gaji, TPP saja kita tidak akan mengurangi, tidak ada potongan,” kata Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono.
Keputusan mempertahankan gaji dan TPP bukan sekadar menjaga kesejahteraan ASN. Pemerintah memandang aparatur sebagai ujung tombak pelayanan publik. Ketika motivasi dan kinerja pegawai tetap terjaga, pelayanan kepada masyarakat pun diharapkan tidak ikut terdampak oleh tekanan fiskal.
Karena itu, yang dikencangkan justru belanja operasional pemerintahan. Pengadaan alat tulis kantor, perjalanan dinas, honorarium, penggunaan listrik, pendingin ruangan, hingga berbagai pengeluaran administratif lainnya menjadi objek efisiensi.
Cara pandang ini menunjukkan perubahan dalam tata kelola pemerintahan. Anggaran tidak lagi diperlakukan sebagai daftar pengeluaran yang harus dihabiskan, tetapi sebagai instrumen pembangunan yang harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dana hasil efisiensi kemudian dialihkan ke sektor yang dinilai lebih strategis, seperti pembangunan jalan penghubung antarkecamatan, penanganan kemiskinan, hingga program-program pelayanan dasar.
“Belanja kita efisiensi, kemudian kita fokuskan kepada program-program yang benar-benar prioritas dan menjadi atensi masyarakat,” ujar Mujiono.
Tak berhenti pada penataan APBD, Banyuwangi juga memperluas pola kolaborasi. Pemerintah menggandeng sektor perbankan, asosiasi, PMI, PUDAM, BPBD, hingga HIPAM untuk mendukung berbagai program sosial dan pelayanan masyarakat. Model ini membuat pembangunan tidak hanya bertumpu pada kemampuan fiskal pemerintah daerah, tetapi juga pada kekuatan kemitraan.
Menurut Mujiono, tekanan fiskal justru menjadi momentum untuk membangun birokrasi yang lebih adaptif dan efisien.
“Intinya efisiensi anggaran bukan menjadi tantangan, tetapi menjadi peluang. Yang penting dilakukan secara bertahap, selektif, dan anggaran yang ada benar-benar dioptimalkan,” katanya.
Di tengah tantangan fiskal nasional, Banyuwangi mencoba menunjukkan bahwa kualitas pemerintahan tidak semata diukur dari besarnya APBD. Yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah mampu mengelola anggaran secara cermat, menetapkan prioritas pembangunan secara tepat, serta memastikan setiap kebijakan tetap bermuara pada kepentingan masyarakat. Dalam konteks itulah, tata kelola pemerintahan menjadi modal utama untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus mempertahankan kualitas pelayanan publik.//////////
