Blitar, seblang.com – Polemik tata kelola pemerintahan Desa Serang, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, kembali mencuat. Di tengah aksi protes sejumlah warga hingga desakan agar dirinya mundur, Kepala Desa Serang Dwi Handoko memilih tetap menjalankan tugas dan mengikuti proses pemerintahan yang sedang berjalan.
Sebelumnya, sejumlah warga yang tergabung dalam Forum Pemuda Peduli (FPP) Desa Serang menggelar aksi protes. Massa bahkan sempat menduduki Kantor Desa Serang sebagai bentuk keberatan terhadap persoalan tata kelola pemerintahan desa dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Menanggapi aksi tersebut, Dwi Handoko mengatakan persoalan yang dipermasalahkan warga sebenarnya sudah masuk dalam pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Blitar. Pemeriksaan tersebut, menurutnya, telah berlangsung selama sekitar enam bulan.
“Ini masalahnya sudah dibawa ke ranah politik. Masalah seluruh persoalan sudah masuk dalam pemeriksaan Inspektorat dan sudah ditindaklanjuti,” ujar Dwi Handoko, Sabtu (12/09/2026).
Ia menjelaskan, pemeriksaan terhadap tata kelola pemerintahan desa maupun BUMDes Usaha Mandiri telah menghasilkan sejumlah rekomendasi. Pihak desa, kata dia, telah menjalankan dan menindaklanjuti rekomendasi tersebut sesuai aturan yang berlaku.
“Protes warga terkait tata kelola pemerintahan desa dan BUMDes Usaha Mandiri kan sudah dilakukan audit oleh Inspektorat dan sudah berjalan pemeriksaannya selama enam bulan. Seluruh rekomendasinya sudah kita jalani dan kami tindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku,” katanya.
Menurut Handoko, hasil audit Inspektorat juga telah disampaikan dalam Musyawarah Desa (Musdes). Namun, ia menyebut hasil pemeriksaan tersebut masih ditolak oleh sebagian pihak.
“Karena hasil audit dari Inspektorat kita sudah sampaikan di Musdes, namun mereka menolak hasil audit dari Inspektorat,” ungkapnya.
Handoko berharap masyarakat tidak perlu khawatir dengan persoalan yang berkembang. Ia mengatakan seluruh aspirasi warga tetap memiliki ruang untuk disampaikan, namun penyelesaiannya harus mengikuti mekanisme pemerintahan yang berlaku.
