Malang, seblang.com – Program revitalisasi sekolah rusak jenjang SD dan SMP di Kabupaten Malang mendapat sorotan dari sisi keterbukaan informasi dan koordinasi internal Pemerintah Kabupaten Malang.
Sorotan tersebut mencuat setelah Wakil Bupati Malang Hj. Lathifah Shohib mengaku kepada awak media bahwa dirinya belum menerima dan belum mengetahui secara rinci data sekolah penerima program revitalisasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.
Pernyataan itu disampaikan Lathifah ketika awak media meminta penjelasan mengenai program revitalisasi sekolah. Saat itu, Lathifah menyatakan akan mencari tahu lebih lanjut mengenai data tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.
Dengan demikian, berdasarkan keterangan langsung Wakil Bupati, saat dikonfirmasi media, dirinya belum menerima data daftar sekolah penerima program revitalisasi tersebut.
Kondisi ini kemudian mendapat sorotan dari Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang dari Fraksi PDI Perjuangan, Zulham Mubarok.
Zulham menilai persoalan tersebut perlu dilihat dari sisi kapasitas kepemimpinan Dinas Pendidikan sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab terhadap sektor pendidikan di Kabupaten Malang.
Menurut Zulham, awak media sebelumnya telah beberapa kali meminta data mengenai daftar sekolah penerima program revitalisasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Namun, berdasarkan penjelasan yang diterima awak media, Kepala Dinas Pendidikan mengarahkan pertanyaan tersebut kepada kepala bidang yang membidangi program tersebut.
Bagi Zulham, apabila kondisi tersebut terus terjadi, perlu dilakukan evaluasi terhadap pola koordinasi dan kepemimpinan di lingkungan Dinas Pendidikan.
“Wakil Bupati saja mengaku belum menerima datanya. Kemudian ketika media bertanya kepada kepala dinas, jawabannya diarahkan kepada kepala bidang. Ini yang menjadi pertanyaan, bagaimana koordinasi di Dinas Pendidikan?” tegas Zulham, Senin (14/9/2026).
Zulham menegaskan, sorotan tersebut bukan berarti dirinya menyimpulkan bahwa data revitalisasi sekolah tidak ada atau sengaja disembunyikan.
Menurut dia, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa informasi mengenai program tersebut belum dapat dijelaskan secara langsung dan terbuka oleh pimpinan OPD ketika diminta media maupun ketika dibutuhkan oleh pimpinan daerah.
“Saya tidak mengatakan datanya tidak ada. Yang saya pertanyakan, kenapa kepala dinas tidak menguasai data program yang menjadi tanggung jawab dinasnya. Kalau datanya ada di bidang, seharusnya kepala dinas bisa meminta kepada bawahannya,” ujar Zulham.
Ia menilai kepala dinas sebagai pimpinan OPD mempunyai tanggung jawab untuk memahami program yang berada di bawah kewenangannya, termasuk data pendukung yang dikelola masing-masing bidang.
“Kadis itu leader. Kepala bidang memang menangani teknis, tetapi kepala dinas harus mengetahui program secara keseluruhan. Ketika ditanya oleh media, tidak seharusnya selalu dilempar ke bawahannya,” katanya.
