Malang, seblang.com — Sistem pengawasan keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Malang mendapat perhatian khusus Kantor Staf Kepresidenan (KSP) RI. Setelah melihat langsung mekanisme pengawasan yang diterapkan pemerintah daerah, KSP menilai pelaksanaan MBG di Kabupaten Malang berjalan cukup baik, terutama dalam memastikan makanan aman sebelum dikonsumsi siswa.
Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan RI, Alfret Denny Djoike Tuejeh, menyampaikan penilaian tersebut setelah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan MBG di Kabupaten Malang, Senin (7/9/2026).
Menurut Alfret, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah keterlibatan langsung pemerintah daerah dalam pengawasan makanan. Bahkan, proses pemeriksaan tidak hanya mengandalkan laporan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tetapi dilakukan melalui mekanisme test food sebelum makanan didistribusikan.
“Saya cukup puas dan sangat puas melihat pelaksanaan program MBG di Kabupaten Malang ini,” kata Alfret saat ditemui usai kegiatan.
Ia menegaskan, sistem pengawasan seperti itu penting di tengah munculnya sejumlah kasus keracunan yang berkaitan dengan pelaksanaan MBG di beberapa daerah.
“Rupanya pemerintah kabupaten terlibat langsung di pengawasan, bahkan ada test food. Itu pun pengadaan alat test food-nya dari pemerintah daerah,” ujarnya.
Alfret menjelaskan, kedatangannya ke Kabupaten Malang merupakan bagian dari tugas KSP untuk melihat secara langsung pelaksanaan program MBG sekaligus menyerap persoalan yang ditemukan di lapangan.
Monitoring tersebut diawali dengan pertemuan bersama Pemerintah Kabupaten Malang di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Berbagai perkembangan, evaluasi dan masukan terkait pelaksanaan MBG disampaikan dalam pertemuan tersebut.
“Banyak masukan yang sudah disampaikan kepada saya. Paling tidak ada dua hal yang nanti akan saya bawa ke Jakarta untuk bisa disarankan kepada BGN dan sesuai prosedur bisa juga memberikan saran langsung kepada Presiden,” jelas Alfret.
Ia menyebut monitoring serupa dilakukan di sejumlah kabupaten sebagai bagian dari upaya KSP memastikan program nasional tersebut berjalan sesuai ketentuan.
Menurut dia, keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kepastian makanan yang dibagikan memenuhi standar keamanan dan kesehatan.
Karena itu, Alfret mengingatkan seluruh kepala SPPG agar disiplin menjalankan petunjuk teknis yang telah ditetapkan pemerintah.
“Sudah banyak buku-buku petunjuk teknis. Tinggal bagaimana para kepala SPPG itu bisa mematuhi semua aturan-aturan,” tegasnya.
Ia berharap seluruh ketentuan tersebut dijalankan secara konsisten agar persoalan keamanan pangan yang dapat memicu keracunan tidak kembali terjadi.
“Kalau itu nanti dipedomani, maka seharusnya tidak akan terjadi kasus-kasus seperti yang terakhir di Sidoarjo,” katanya.
Pemkab Malang Siapkan 1.000 Alat Test Food.
Pengawasan keamanan makanan juga menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Malang. Bupati Malang Drs. H. M. Sanusi, M.M., mengatakan pihaknya menyiapkan pengawasan berlapis agar makanan MBG yang sampai kepada siswa benar-benar aman.
Pemkab Malang bahkan menyiapkan sekitar 1.000 alat test food yang nantinya digunakan untuk memperkuat pemeriksaan makanan.
