Banyuwangi, seblang.com – Peringatan Hari Kartini di Banyuwangi tahun ini tidak berhenti pada seremoni. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengisinya dengan langkah konkret dengan menggelar forum Rembug Perempuan untuk menyerap aspirasi sekaligus merumuskan arah kebijakan pembangunan.
Forum yang berlangsung di Aula Minak Jinggo, Selasa (21/4/2026), dipimpin langsung Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, dan diikuti puluhan perempuan dari berbagai latar belakang.
Peserta berasal dari organisasi kemasyarakatan dan keagamaan seperti Aisyiyah, Muslimat NU, Perkumpulan Perempuan Katolik, Hindu, Buddha, hingga Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Hadir pula perwakilan kepala desa dan sekretaris desa perempuan, Ikatan Bidan Indonesia (IBI), pegiat literasi, IWAPI, kader posyandu, Migrant Care, hingga pelaku UMKM perempuan.
“Kemajuan daerah tidak akan tercapai tanpa keterlibatan aktif perempuan. Karena itu, kami ingin kebijakan yang lahir benar-benar merepresentasikan kebutuhan mereka,” ujar Ipuk.
Menurutnya, perempuan memiliki peran strategis di berbagai sektor, mulai dari keluarga, ekonomi, pendidikan, hingga sosial kemasyarakatan. Karena itu, ruang partisipasi seperti rembuk ini menjadi penting agar pembangunan tidak berjalan satu arah.
Kepala Bappeda Banyuwangi, Suyanto Waspotondo, menjelaskan forum dibagi dalam empat kelompok tematik, yakni literasi digital, kesehatan jiwa, pemberdayaan perempuan, serta bisnis dan ekonomi kreatif.
“Sebelumnya peserta telah melakukan kunjungan ke OPD untuk menggali insight. Jadi, diskusi yang dilakukan sudah berbasis kebutuhan riil di lapangan,” jelasnya.
Dari forum tersebut, berbagai usulan strategis mengemuka. Salah satunya disampaikan Zulfi Zumala yang menyoroti pentingnya penguatan literasi digital bagi perempuan dan keluarga.
Ia mengusulkan pelatihan penggunaan media sosial untuk produktivitas, literasi keuangan, serta keamanan digital. Selain itu, dibutuhkan pula kanal konsultasi dan pengaduan terhadap kasus kekerasan digital, serta mitigasi berbasis multipihak.
“Perempuan harus dibekali agar bisa memanfaatkan teknologi sekaligus terlindungi dari risikonya,” ujarnya.
Tak hanya itu, isu pemberdayaan ekonomi juga menguat. Peserta mendorong penguatan program bagi kepala keluarga perempuan, termasuk melalui program Kanggo Riko yang telah digulirkan Pemkab Banyuwangi.
Sementara di sektor kesehatan, perhatian tertuju pada pentingnya layanan kesehatan mental perempuan dan anak. Usulan hotline kesehatan hingga pendampingan psikologis menjadi bagian dari rekomendasi yang disampaikan.////////
