Banyuwangi, seblang.com – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mulai tahun ini membebaskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi ribuan warga miskin. Kebijakan tersebut menyasar 6.836 rumah tangga sebagai upaya meringankan beban ekonomi masyarakat kurang mampu.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengatakan langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan sosial yang lebih nyata.
“Ada 6 ribu lebih rumah warga miskin yang akan kita gratiskan PBB-nya tahun ini. Semoga ini bisa mengurangi beban mereka,” ujar Ipuk dalam acara High Level Meeting Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah di Pendopo Sabha Swagatha Blambangan, Senin (20/4/2026).
Kebijakan ini menyasar warga yang masuk kategori desil 1 hingga 4 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) milik Kementerian Sosial.
Plt Kepala Bapenda Banyuwangi, Samsudin, menjelaskan data penerima manfaat diambil langsung dari DTSEN yang secara sistem telah mengelompokkan tingkat kesejahteraan masyarakat.
“Data bisa kita lihat di DTSEN. Otomatis akan terdeteksi siapa yang berada di desil 1 sampai 4 dan berhak mendapatkan pembebasan PBB,” jelasnya.
Meski berbasis data nasional, Pemkab Banyuwangi tetap melakukan proses validasi dan verifikasi agar bantuan tepat sasaran. Proses ini melibatkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama pemerintah desa dan kelurahan.
Bapenda akan mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada desa/kelurahan untuk dilakukan pengecekan langsung di lapangan.
Jika ditemukan warga yang tidak layak menerima, data tersebut akan segera dilaporkan untuk dibatalkan. Sebaliknya, warga miskin yang belum terdata juga dapat diusulkan.
“Selama mereka masih berada di desil 1 sampai 4, nantinya akan terus mendapatkan pembebasan PBB pada tahun-tahun berikutnya,” tambah Samsudin.
Kebijakan ini diharapkan tidak hanya meringankan beban pajak masyarakat miskin, tetapi juga memperkuat akurasi data sosial serta meningkatkan keadilan dalam distribusi bantuan pemerintah. (*)
