Banyuwangi, seblang.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat komitmen dalam menjamin keselamatan ibu dan anak. Salah satunya melalui Deklarasi Gerakan Bersama Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) yang digelar di Banyuwangi, Minggu (3/5/2026).
Deklarasi tersebut dihadiri Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Ratna Susianawati, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, perwakilan Gubernur Jawa Timur Imam Hidayat, Ketua Majelis Ulama Indonesia Prof. Dr. KH. Abd. Halim Soebahar, serta Kepala Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur Dr. Chaironi Hidayat.
Dalam kesempatan itu, Ratna menegaskan bahwa upaya menekan angka kematian ibu tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Menurutnya, penanganan AKI membutuhkan kerja kolaboratif lintas sektor.
“Penurunan angka kematian ibu harus dilakukan secara lintas sektor (crosscutting). Tidak bisa dikerjakan sendiri, tetapi harus dengan mendorong sistem yang saling terintegrasi. Menurunkan AKI bukan hanya program satu kementerian atau perangkat daerah, melainkan program multipihak,” ujar Ratna.
Ratna mengungkapkan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), pemerintah menargetkan penurunan angka kematian ibu secara nasional dari 189 per 100 ribu kelahiran hidup menjadi 122 per 100 ribu kelahiran hidup dalam lima tahun ke depan.
Menurutnya, target tersebut bukan hal mudah. Namun, langkah yang dimulai dari Banyuwangi diharapkan dapat menjadi model inovasi yang direplikasi oleh daerah lain.
“Ini target yang tidak mudah. Namun, saya yakin apa yang hari ini dimulai di Banyuwangi bisa menjadi inovasi yang nantinya direplikasi oleh daerah lain. Banyuwangi menjadi langkah awal pelaksanaan gerakan ini,” tambahnya.
Sementara itu, Imam Hidayat menyampaikan apresiasi kepada Banyuwangi yang menjadi titik awal pelaksanaan deklarasi tersebut. Kegiatan yang menjadi bagian dari peringatan Hari Kartini itu disebut sebagai bentuk komitmen bersama untuk menekan angka kematian ibu dan anak.
“Keselamatan ibu adalah prioritas utama. Untuk menurunkan AKI diperlukan kerja lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, pemerintah daerah, kader, tokoh masyarakat, hingga dukungan keluarga dan lingkungan. Banyuwangi telah memulainya,” kata Imam.
Bupati Ipuk menegaskan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus berkomitmen melakukan berbagai langkah strategis untuk menekan angka kematian ibu secara sinergis.
Upaya tersebut dilakukan melalui pemerataan akses layanan kesehatan, penguatan peran kader, serta pelibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam memberikan edukasi dan meningkatkan literasi kesehatan bagi calon ibu maupun ibu hamil.
“Saat ini memang masih ada permasalahan AKI di Banyuwangi. Namun, pemkab terus berupaya menekan kasusnya dengan berbagai langkah dan melibatkan banyak pihak,” tegas Ipuk. (*)
