Surabaya, seblang.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan (Tendik) Sekolah Rakyat (SR) se-Jawa Timur di BPSDM Provinsi Jawa Timur, Jumat (16/1/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri 26 Kepala Sekolah Rakyat, 91 Wali Asrama, serta 86 Wali Asuh dari Sekolah Rakyat se-Jawa Timur.
Selain itu, Bimtek juga menghadirkan dua menteri, yakni Menteri Sosial RI Syaifullah Yusuf selaku penanggung jawab program Sekolah Rakyat secara nasional, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Arifah Choiri Fauzi sebagai leading sector pengasuhan anak.
Dalam arahannya, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa pelaksanaan Bimtek ini merupakan wujud sikap proaktif Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kompetensi Kepala Sekolah, Wali Asuh, dan Wali Asrama Sekolah Rakyat.
“Kita ingin menyapa sekaligus meng-update pengelolaan Sekolah Rakyat berbasis asrama agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik,” ujar Khofifah.
Ia berharap momentum ini dapat menjadi pijakan untuk memastikan kualitas pengelolaan Sekolah Rakyat selaras dengan dinamika sosial yang semakin beragam dan membutuhkan mitigasi secara komprehensif.
Saat ini, Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan jumlah Sekolah Rakyat terbanyak di Indonesia, yakni 26 SR. Jumlah tersebut juga seiring dengan total siswa terbanyak secara nasional yang mencapai 2.249 siswa.
Jumlah siswa tersebut terbagi dalam 98 rombongan belajar (rombel), dengan rincian 15 rombel jenjang SD, 35 rombel jenjang SMP, dan 48 rombel jenjang SMA.
“Kita ingin menjadi bagian penguat, penyukses, dan pendorong bahwa Sekolah Rakyat di Jawa Timur adalah harapan untuk memunculkan potensi-potensi anak bangsa yang brilian dan berlian,” lanjutnya.
Melalui Bimtek ini, Gubernur Khofifah menegaskan komitmennya menjadikan Sekolah Rakyat sebagai wadah lahirnya generasi unggul. Dengan dukungan fasilitas yang disiapkan pemerintah, proses belajar mengajar diharapkan berjalan optimal dan menghasilkan lulusan berdaya saing serta berkontribusi nyata bagi bangsa.
Ia mencontohkan penampilan baris-berbaris siswa Sekolah Rakyat asal Jawa Timur pada peresmian 166 SR se-Indonesia yang mendapat apresiasi khusus dari Presiden RI Prabowo Subianto.
Selain itu, penampilan pidato siswa Sekolah Rakyat dalam berbagai bahasa, seperti Indonesia, Arab, Inggris, Jepang, hingga Mandarin, juga menjadi bukti kualitas pendidikan. Dua siswa yang tampil menggunakan bahasa Arab dan Jepang berasal dari Sekolah Rakyat Jawa Timur.
“Ini di atas ekspektasi. Di Sekolah Rakyat ternyata banyak anak yang brilian dan berlian. Kadang tidak tampak, tetapi ketika diberi ruang, potensinya muncul,” tutur Khofifah.
Gubernur Khofifah juga mengingatkan para Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan agar peka terhadap proses adaptasi siswa yang memiliki latar belakang keluarga dan pendidikan yang beragam. Setiap persoalan sosial di lingkungan sekolah harus segera diidentifikasi, diantisipasi, dan dicarikan solusi secara cepat.
Ia menekankan pentingnya sinergi lintas instansi dalam tata kelola Sekolah Rakyat. Meski secara administratif berada di bawah Kementerian Sosial, koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota tetap menjadi keharusan.
“Jika ada masalah, tidak boleh dibiarkan. Jangan sampai harus melapor jauh ke Kemensos. Cari solusi bersama Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, hingga wali kota atau bupati setempat,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri PPPA RI Arifah Choiri Fauzi menyampaikan apresiasi tinggi kepada Gubernur Khofifah atas dukungannya terhadap program Sekolah Rakyat.
“Dari 166 titik Sekolah Rakyat di Indonesia, terbanyak ada di Jawa Timur. Sudah selayaknya Ibu Gubernur mendapatkan penghargaan atas prestasi plus-plus-plus di Jawa Timur,” ujarnya.
Ia menilai Bimtek ini sebagai bukti perhatian Pemprov Jatim terhadap penguatan pola asuh di Sekolah Rakyat. Menurutnya, meskipun anak mengikuti pendidikan berasrama, hak asuh orang tua tetap melekat.
“Terima kasih Ibu Gubernur atas respons cepatnya. Ini wujud perlindungan dan pemenuhan hak anak,” pungkasnya.
Turut hadir dalam pembukaan Bimtek Anggota Komisi E DPRD Jatim Dr. H. Rasyo, Sekdaprov Jatim Adhy Karyono, Prof. Mohammad Nuh, Staf Khusus Perlindungan Anak Kementerian PPPA RI Prof. Zahrotun Nihayah, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Kementerian PPPA RI Dr. Endah Sri Rejeki, serta jajaran kepala perangkat daerah Pemprov Jatim.
Menteri Sosial RI Syaifullah Yusuf dan Prof. Mohammad Nuh juga memberikan arahan sebagai keynote speaker. (*/ady)
