“APBD ini kita desain untuk kepentingan dan kebermanfaatan masyarakat Kota Mojokerto. Artinya, kita tetap mengawal program-program kerakyatan, melakukan efisiensi terhadap program birokrasi, serta memastikan pemenuhan mandat belanja yang telah ditentukan, baik di bidang kesehatan maupun pendidikan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ery menjelaskan bahwa pembahasan APBD 2027 tidak hanya dilakukan melalui Banggar dan TAPD. Sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut, komisi-komisi DPRD juga akan menggelar rapat kerja bersama masing-masing OPD mitra untuk membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2027.
Hasil rapat kerja tersebut nantinya menjadi bahan bagi setiap komisi untuk menyampaikan rekomendasi kepada Banggar DPRD. Dengan demikian, berbagai program, kebutuhan anggaran, serta hal-hal yang dinilai perlu mendapat perhatian khusus dapat dibahas secara lebih mendalam.
“Kita menunggu hasil rapat kerja masing-masing komisi dengan OPD mitra. Dari situ, setiap komisi akan memberikan rekomendasi kepada Banggar mengenai hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam pembahasan APBD 2027,” ungkapnya.
Ery menambahkan, rapat kerja komisi bersama OPD mitra direncanakan berlangsung selama dua minggu. Setelah seluruh tahapan pembahasan tersebut dilalui, DPRD bersama pemerintah daerah akan melanjutkan proses menuju kesepakatan APBD Tahun Anggaran 2027.
Melalui rangkaian pembahasan tersebut, DPRD Kota Mojokerto berharap penyusunan APBD 2027 dapat berjalan secara terarah, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengawasan terhadap alokasi anggaran juga menjadi perhatian agar program prioritas pemerintah daerah dapat terlaksana secara optimal serta memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan warga Kota Mojokerto.(rh)
Teks foto :
