DPRD dan Pemkot Mojokerto Matangkan Pembahasan Raperda APBD 2027

by -4 Views
Wartawan: Rahmat
Editor: Herry W. Sulaksono
Saat Paripurna DPRD Kota Mojokerto
aston banyuwangi

Kota Mojokerto, seblang.com – DPRD Kota Mojokerto menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota Mojokerto terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, Senin (26/10/2026).

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti, didampingi dua Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto. Kegiatan ini turut dihadiri Wali Kota Mojokerto Hj. Ika Puspitasari, S.E., jajaran Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta lurah se-Kota Mojokerto.

Agenda paripurna kali ini menjadi bagian penting dalam tahapan penyusunan APBD 2027, yakni mendengarkan tanggapan dan penjelasan Wali Kota Mojokerto atas berbagai pandangan, masukan, serta catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD dalam pembahasan sebelumnya.

Usai rapat paripurna, Ketua DPRD Kota Mojokerto Ery Purwanti menjelaskan bahwa tahapan selanjutnya adalah pembahasan Raperda APBD 2027 yang akan melibatkan Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Menurutnya, jadwal pembahasan akan ditentukan melalui Badan Musyawarah (Banmus). Pihaknya memperkirakan tahapan tersebut dapat dilaksanakan pada November 2026, dengan tetap menyesuaikan hasil penjadwalan Banmus.

“Setelah rapat paripurna ini, tahapan selanjutnya adalah pembahasan APBD 2027 antara Banggar dan TAPD. Untuk waktunya, nanti akan kita jadwalkan melalui Banmus. Kemungkinan pembahasan dilaksanakan pada November,” jelas Ery Purwanti.

Ia menegaskan, DPRD Kota Mojokerto berkomitmen mengawal penyusunan APBD 2027 agar anggaran yang direncanakan benar-benar berorientasi pada kepentingan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ery menyampaikan bahwa program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat perlu menjadi perhatian utama. Di sisi lain, efektivitas belanja birokrasi juga harus diperhatikan agar alokasi anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal.

iklan warung gazebo