Karena itu, Ipuk meminta masyarakat tidak ragu menerima petugas sensus dan memberikan jawaban sesuai kondisi sebenarnya.
Sementara itu, Kepala BPS Banyuwangi Abdus Salam mengatakan Sensus Ekonomi 2026 menargetkan seluruh rumah tangga di Banyuwangi. Untuk melaksanakan pendataan tersebut, BPS menerjunkan sekitar 1.953 petugas.
Pendataan telah dimulai sejak 17 Juni 2026 dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026.
“Sensus ini akan memotret ekonomi warga Banyuwangi, dan ini akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah maupun pusat untuk membuat kebijakan yang tepat bagi masyarakat,” kata Abdus.
Ia mencontohkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lahir dari hasil sensus ekonomi sebelumnya setelah diketahui bahwa struktur ekonomi Indonesia didominasi oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Abdus juga menegaskan bahwa data yang diberikan masyarakat tidak berkaitan dengan kewajiban perpajakan.
“Mohon terima petugas dengan baik, isi jawaban dengan benar. Yang penting, data rahasia yang disampaikan tidak ada kaitan dengan pajak. Sampai saat ini belum ada laporan terkait penolakan dari warga,” pungkasnya. (*)
