“Hasil pemungutan suara bisa langsung diketahui setelah proses pemungutan selesai tanpa harus menghitung surat suara satu per satu,” ujarnya.
Selain mempercepat rekapitulasi suara, sistem digital juga dinilai mampu meminimalkan potensi sengketa terkait surat suara tidak sah yang selama ini kerap muncul dalam proses penghitungan manual.
Pemkab Banyuwangi menilai penerapan e-voting juga menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan desa berbasis teknologi. Seluruh data pemilih tetap (DPT) nantinya akan terintegrasi dalam sistem sehingga proses pemungutan suara lebih tertib, akurat, dan mudah dipantau.
Sebagai tahap awal, simulasi e-voting akan digelar di seluruh 130 desa peserta Pilkades serentak. Pemerintah juga akan menyediakan perangkat uji coba serta melakukan sosialisasi dan tutorial penggunaan aplikasi kepada masyarakat.
Langkah tersebut dilakukan agar seluruh warga, termasuk masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital, tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan mudah.
Melalui penerapan e-voting, Pemkab Banyuwangi berharap partisipasi masyarakat dalam Pilkades meningkat sekaligus menekan angka golongan putih (golput). Selain itu, digitalisasi Pilkades diharapkan mampu menghadirkan proses demokrasi desa yang lebih transparan, efektif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
