“Dashboard tidak hanya mampu mendeteksi potensi gangguan secara dini, tetapi juga menjelaskan hubungan sebab-akibat, mengevaluasi kualitas bukti, mensimulasikan berbagai skenario kebijakan, serta menghasilkan rekomendasi intervensi yang tepat sasaran,” jelas Sugeng.
Dipilihnya Banyuwangi bukan tanpa alasan. Daerah berjuluk Bumi Blambangan tersebut dinilai memiliki ekosistem yang mendukung karena menjadi salah satu daerah produsen beras nasional, aktif melakukan monitoring distribusi pangan dan pengendalian inflasi daerah, serta memiliki tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi yang kuat.
Sugeng menyebut, pengembangan Dashboard Rice Journey di Banyuwangi nantinya akan menjadi rujukan bagi daerah lain di Indonesia.
“Program ini akan menjadi kolaborasi dan sinergi antara Kemenko Pangan dan Pemkab Banyuwangi dalam mewujudkan tata kelola pangan yang lebih baik. Model yang dikembangkan di Banyuwangi nantinya akan menjadi model dashboard bagi daerah lainnya,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan kesiapan daerahnya mendukung pengembangan Dashboard Rice Journey bersama Kemenko Pangan.
Ipuk berharap kolaborasi tersebut mampu melahirkan kebijakan pangan yang lebih presisi karena berbasis data dan kondisi riil masing-masing wilayah.
“Terima kasih atas kepercayaan Kemenko Pangan kepada Banyuwangi. Semoga kolaborasi ini menghasilkan kebijakan tata kelola pangan berbasis kondisi wilayah untuk memaksimalkan produksi pangan nasional,” ujar Ipuk. (*)
