Menurutnya, kolaborasi tersebut bukan hanya sebatas koordinasi. Semua pihak didorong ikut terlibat ketika terjadi persoalan di lapangan sehingga penanganan bisa dilakukan lebih cepat.
Hal itu pernah dibuktikan saat Dam Concrong di Kecamatan Rogojampi mengalami kerusakan. Dampaknya, suplai air menuju areal persawahan di Watukebo, Karangbendo, dan Blimbingsari terganggu.
Dalam kondisi tersebut, Dinas PU Pengairan tidak bekerja sendiri. Bersama HIPPA dan para petani, mereka bergotong royong membangun tangkis darurat agar aliran air kembali masuk ke saluran irigasi.
Langkah cepat itu membuat pasokan air kembali mengalir ke lahan pertanian tanpa harus menunggu proses penanganan yang lebih panjang.
Alhasil, pengalaman tersebut menjadi bukti bahwa keberhasilan menjaga jaringan irigasi tidak semata ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kuatnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat.
“Semangat kolaborasi seperti inilah yang menjadi modal sosial yang sangat berharga bagi kami. Dengan memperkuat kemitraan antara pemerintah, petani, dan masyarakat, berbagai tantangan dalam pengelolaan sumber daya air dapat diatasi secara cepat, tepat, dan efisien demi menjaga keberlanjutan layanan irigasi serta mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Banyuwangi,” pungkasnya.////////
