Situbondo, seblang.com – LBH GP Ansor Situbondo sebagai lembaga bantuan hukum yang peduli terhadap keberlangsungan Pilkada Situbondo 2024, menyerukan kepada pemerintah Kabupaten Situbondo untuk memastikan bahwa aparatur sipil negara (ASN) tetap netral dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.
Sesuai surat edaran menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Nomor 01 tahun 2023, yang menyebutkan bukan cuman ASN yang harus menjaga netralitas tetapi setiap orang yang menikmati gaji dari anggaran negara. Maka terkena kewajiban menjunjung tinggi asas netralitas.
Menurut Fathor Zainullah Sekretaris LBH GP Ansor Kabupaten Situbondo, netralitas ASN adalah jaminan bagi semua warga negara bahwa setiap tindakan pemerintah didasarkan pada prinsip prinsip keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan rakyat, dalam rangka menjaga integritas, profesionalisme dan independensi ASN.
“Kami menegaskan beberapa poin penting yang harus menjadi komitmen bersama bagi ASN. Di antaranya, ASN tidak terlibat dalam kampanye politik, menjaga netralitas dalam penyelenggaraan, tidak memanfaatkan fasilitas negara untuk keperluan politik, menjaga kewibawaan dan Citra ASN,” ujarnya, Senin, (10/6/2024).
LBH GP Ansor Kabupaten Situbondo juga berharap agar pemerintah dapat mendengarkan suara rakyat dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan netralitas ASN harus dijaga sungguh sungguh.
“Kami LBH GP Ansor Situbondo mewarning ASN, apabila selama proses tahapan pilkada ada oknum ASN yang tidak menjaga Netralitas, kami akan mengambil langkah hukum sesuai perundangan undangan yang berlaku,” tegas Fathor Zainullah Sekretaris LBH GP Ansor Kabupaten Situbondo.//////
