2. Ketidakpuasan atas Kebijakan dan Kondisi Ekonomi
Kritik terhadap Program Pemerintah: Massa aksi memprotes berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil, termasuk desakan untuk menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP). Demonstran menilai anggaran program tersebut lebih mendesak dialihkan untuk mengatasi kesulitan ekonomi masyarakat saat ini.
Persoalan Lingkungan dan Sosial: Selain isu ekonomi, tuntutan dalam aksi unjuk rasa juga menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), bencana ekologi, dugaan pelanggaran HAM, serta ketimpangan fasilitas kesehatan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
3. Kemarahan atas Respons Aparat dan Dinamika Politik
– Tindakan Represif di Lapangan. Ketegangan di jalanan semakin memuncak dan memicu kemarahan massa menyusul adanya insiden kekerasan aparat terhadap demonstran di sejumlah daerah, seperti yang terjadi dalam aksi di Yogyakarta pada pertengahan November 2026.
– Krisis Kepercayaan Publik. Sebagaimana dilaporkan BBC News Indonesia, muncul skeptisisme di tengah masyarakat bahwa pergantian posisi wakil presiden semata tidak akan menyelesaikan masalah mendasar seperti tata kelola pemerintahan dan tekanan ekonomi. Kemarahan yang meluap dalam bentuk umpatan di spanduk maupun orasi menjadi ekspresi kekecewaan atas situasi politik yang dinilai tidak kunjung membaik./////
