Opini :
Pembangunan infrastruktur, mulai dari pelosok desa hingga peningkatan fasilitas di kawasan perkotaan, saat ini tengah dikebut di wilayah Kabupaten Madiun. Berbagai proyek pembangunan tersebut berjalan sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan.
Namun, di tengah geliat pembangunan tersebut, muncul fenomena yang patut menjadi perhatian serius. Bak jamur di musim hujan, keberadaan oknum yang mengatasnamakan wartawan maupun lembaga atau organisasi kemasyarakatan tertentu mulai menjadi keluhan sejumlah pihak.
Ironisnya, mereka diduga bukan menjalankan fungsi pers sebagai kontrol sosial, melainkan justru memanfaatkan identitas profesi atau lembaga untuk kepentingan pribadi. Jika kondisi ini benar terjadi, bagaimana kredibilitas dan marwah jurnalistik dapat dipertahankan?
Sejumlah pengusaha jasa konstruksi mengaku menghadapi keluhan serupa. Bahkan, muncul pengakuan bahwa dalam satu lokasi proyek bisa didatangi sekitar 150 orang yang mengaku sebagai tamu, wartawan, maupun perwakilan lembaga. Lantas, siapa sebenarnya mereka?
Jika kondisi tersebut benar terjadi, tentu hal ini menjadi persoalan serius. Sebab, kehadiran jurnalis di lokasi proyek semestinya untuk melakukan pemantauan, menggali informasi, serta memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai ketentuan, bukan justru menjadi beban bagi pelaksana proyek.
Lebih memprihatinkan lagi, terdapat dugaan oknum yang hanya menyerahkan kartu pers dan nomor rekening, kemudian secara terang-terangan meminta uang dengan dalih biaya transportasi.
Praktik semacam ini, jika terbukti, jelas bukan bagian dari tugas jurnalistik. Perilaku tersebut tidak hanya mempermalukan profesi wartawan, tetapi juga mencederai kode etik jurnalistik yang menjadi pedoman insan pers.
Bahkan, muncul pula dugaan praktik intimidasi. Ketika permintaan sejumlah uang tidak dipenuhi, pihak yang bersangkutan diduga mengancam akan memberitakan atau memviralkan persoalan tersebut.
Praktik semacam ini, apabila terbukti, jelas mencederai independensi dan integritas profesi jurnalistik. Kritik dan pemberitaan tidak boleh dijadikan alat tekanan untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Padahal, profesi wartawan memiliki landasan etik yang jelas. Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) menegaskan bahwa wartawan Indonesia harus bersikap independen serta menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
