Surabaya, seblang.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengembangkan Jatim Executive Delivery Office (Jatim EDO) sebagai model Delivery Governance untuk memperkuat koordinasi, pengendalian implementasi, penyelesaian hambatan, serta dukungan pengambilan keputusan dalam mengawal pelaksanaan Program Prioritas Nasional di Jawa Timur.
Model ini dirancang sebagai mekanisme tata kelola implementasi kebijakan (implementation governance mechanism) yang mendukung pelaksanaan tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Tujuannya, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan lintas perangkat daerah, memantau pencapaian target, serta memastikan setiap Program Prioritas Nasional berjalan secara efektif, efisien, adaptif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Jawa Timur, Imam Hidayat, S.Sos., M.M., Senin (9/11/2026).
“Jatim EDO merupakan model Delivery Governance yang dikembangkan untuk memperkuat fungsi koordinasi, pengendalian implementasi, penyelesaian hambatan, serta dukungan pengambilan keputusan dalam mengawal pelaksanaan Program Prioritas Nasional di Provinsi Jawa Timur,” tuturnya.
Menurutnya, gagasan proyek perubahan ini memiliki urgensi strategis seiring semakin kompleksnya implementasi Program Prioritas Nasional. Kondisi tersebut membutuhkan keterpaduan kebijakan, koordinasi lintas perangkat daerah, sinergi antarpemerintah, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia dan memiliki 38 kabupaten/kota, Jawa Timur memegang peran strategis sebagai lokomotif pembangunan nasional. Keberhasilan implementasi Program Prioritas Nasional di Jawa Timur akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target pembangunan nasional.
Sejumlah Program Prioritas Nasional, seperti Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), merupakan kebijakan lintas sektor (cross-cutting policy) yang tidak dapat dilaksanakan hanya oleh satu perangkat daerah.
