Bupati Sidoarjo Subandi Tekankan Harmonisasi Aparatur Desa dan Kelurahan, Siapkan BKK Rp600 Juta per Desa pada 2027

by -3 Views
Wartawan: Hadi Sucipto
Editor: Herry W. Sulaksono
Kegiatan peningkatan profesionalisme aparatur desa
aston banyuwangi

Sidoarjo, seblang.com – Harmonisasi antara kepala desa, lurah, sekretaris desa, dan seluruh perangkat menjadi kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.

Hal tersebut disampaikan Bupati Sidoarjo Subandi saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Profesionalisme dan Akuntabilitas Aparatur Desa dan Kelurahan se-Kecamatan Porong di Royal Hotel Tretes, Pasuruan, Minggu (8/11/2026).


“Harmonisasi dan profesionalisme juga merupakan kunci percepatan pembangunan di tingkat desa dan kelurahan,” tegas Subandi.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Pj Camat Porong Aan Ali Fauzan, sekretaris kecamatan, para kepala desa, lurah, serta perangkat desa dan kelurahan se-Kecamatan Porong.

Dalam kesempatan itu, Subandi mengapresiasi semangat para peserta yang tetap mengikuti pelatihan meskipun kegiatan digelar pada hari libur. Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari komitmen aparatur pemerintahan dalam meningkatkan kapasitas dan profesionalisme kerja.

Ia mengingatkan bahwa seluruh aparatur desa harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan desa dapat berjalan secara profesional dan akuntabel.

Subandi yang pernah menjabat sebagai kepala desa itu juga mengingatkan bahwa hubungan yang tidak harmonis antara kepala desa dan perangkatnya dapat menghambat jalannya pemerintahan serta pembangunan. Karena itu, ia meminta camat dan sekretaris kecamatan untuk terus melakukan pembinaan dan memperkuat koordinasi di tingkat desa maupun kelurahan.

“Saya ingin antara pemerintah desa dan kelurahan dengan perangkatnya terbangun harmonisasi yang baik. Kalau kepala desa dan lurah beserta perangkatnya tidak sinkron, maka pemerintahan akan terganggu dan pembangunan menjadi terhambat,” tegasnya.

Selain harmonisasi, Subandi juga menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang matang, mulai dari Musyawarah Desa (Musdes), penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes), hingga penetapan APBDes.

iklan warung gazebo