Banyuwangi, seblang.com – Terbitnya Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Republik Indonesia Nomor 63551 Tahun 2026 membuat sejumlah mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Banyuwangi mengeluhkan perubahan kebijakan tersebut.
Ketua Asosiasi Mitra MBG se-Kabupaten Banyuwangi, H. Basir, S.Ag., M.Pd., mengatakan, apabila SK Kepala BGN RI Nomor 63551 Tahun 2026 diterbitkan sejak awal program, kemungkinan besar tidak akan ada pengusaha yang tertarik untuk menjadi mitra MBG.
SK tersebut mengatur perubahan atas Keputusan Kepala BGN Nomor 63539 tentang Petunjuk Teknis Pembiayaan Bahan Baku Pangan dan Pembiayaan Operasional pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Dengan adanya aturan baru tersebut, saat ini pengusaha tidak bisa mencicil angsuran bank. Bahkan, kami terpaksa mengambil keputusan untuk memberhentikan sebagian relawan SPPG,” ujar H. Basir, Kamis (12/11/2026).
Dia menjelaskan, penerbitan SK Kepala BGN RI Nomor 63551 Tahun 2026 berdampak pada perubahan signifikan terhadap besaran dana yang dapat diterima mitra BGN.
Kondisi tersebut membuat sejumlah mitra MBG kesulitan menutup biaya operasional SPPG untuk tetap memberikan pelayanan kepada para siswa. Di sisi lain, mereka juga harus memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman bank yang nilainya mencapai sekitar Rp80 juta per bulan untuk setiap SPPG.
