Oleh Sudono Syueb, Alumni Fisipol UGM
Berdasarkan dinamika politik terkini hingga November 2026 terkait polemik keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah pengamat dan media menyoroti berbagai potensi kegaduhan atau dampak politik apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri.
Beberapa skenario yang diprediksi dapat memicu dinamika dan kegaduhan baru di tingkat elite maupun masyarakat meliputi:
1. Perebutan Kursi Pengganti di Parlemen (MPR)
Proses Pemilihan di MPR: Berdasarkan analisis yang dimuat oleh Suara.com pada 10 November 2026, kekosongan jabatan wakil presiden mengharuskan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar sidang untuk memilih penggantinya. Proses ini berpotensi memicu lobi-lobi politik yang intens dan tarik-menarik kepentingan antarpartai koalisi maupun oposisi.
Konfigurasi Ulang Koalisi: Menurut artikel opini di Kompasiana pada 10 November 2026, mundurnya Gibran akan menjadi ujian besar bagi Presiden Prabowo Subianto dalam mengelola stabilitas kekuasaan. Susunan hubungan antarelite dan pembagian jatah kekuasaan di kabinet diperkirakan akan mengalami penataan ulang.
2. Pergeseran Peta Oposisi dan Tekanan Politik
Alih Fokus Tekanan Publik: Laporan dari Tribunnews pada 11 November 2026 menyebutkan bahwa pengunduran diri Gibran akan mengubah peta tekanan politik terhadap pemerintahan Prabowo. Sorotan kelompok oposisi dan massa sipil yang sebelumnya terpusat pada isu legitimasi wakil presiden berpotensi beralih langsung ke kebijakan-kebijakan pemerintah secara keseluruhan.
Potensi Oposisi dari Loyalis: Dalam diskursus publik yang dirangkum oleh halaman Ruang Hukum IDN pada 9 November 2026, muncul pandangan bahwa pengunduran diri di bawah tekanan politik dapat memicu reaksi keras dari basis pendukung Gibran maupun pendukung Joko Widodo. Kelompok ini dikhawatirkan dapat berbalik menjadi pengkritik keras pemerintahan yang sedang berjalan.
