Madiun, seblang.com – Dinas Pendidikan Kota Madiun, Jawa Timur, memberi stimulan kepada para siswa SD dan SMP dengan menyediakan ribuan unit laptop. Gadget berspek kekinian itu akan dibagikan gratis, dengan model pinjam pakai.
Meski demikian, berbagai pihak menyoroti proyek yang selintas bercita rasa ‘membantu’ tersebut,. Utamanya menyangkut bab pendanaan.
Diknas Kota Madiun sebagai leading sector proyek, melalui APBD Tahun Anggaran 2020 mengalokasikan dana sebesar Rp. 39,8 milyar. Dana sebesar itu guna pembelian sebanyak 5.425 unit laptop merk HP. Dengan asumsi harga laptop per unit sebesar Rp. 7,3 juta.
Yang menjadi sorotan publik, termasuk tokoh LSM setempat, Bambang Gembik, adalah bab yang menyangkut perbedaan harga satuan barang. Menurut Gembik, di situ terjadi dugaan pembengkaan harga signifikan, antara harga satuan versi panitia dengan harga di toko.
Menurut Gembik, harga per unit laptop di toko cuma sebesar Rp. 6,3 juta, yang setelah proses upgrade guna penyesuaian Ram 8 Giga menjadi Rp. 6,6 juta.
“Di sini, jika Diknas membeli dengan harga Rp. 7,3 juta per unit, maka terkoreksi terjadi selisih harga mencapai Rp. 700 ribu per unitnya. Jika dikalikan jumlah kebutuhan laptop sebanyak 5.425 unit, ketemu Rp. 35,8 milyar. Nah, kalau Diknas mengeluarkan biaya senilai Rp. 39,8 milar, lantas dimana yang Rp. 4 milyar. Itu uang rakyat loh. Jangan main main,” cetus Gembik kepada seblang.com, Sabtu (19/ 9/20).
Ditambahkan Gembik, hal itu masuk kategori penyimpangan dana yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.
