Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo dalam laporannya menyampaikan bahwa alokasi anggaran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2024 anggaran yang dialokasikan sekitar Rp1 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp1,3 miliar pada 2025, hingga mencapai Rp3,8 miliar pada 2026.
Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kota Mojokerto, dengan alokasi awal sekitar Rp2,4 miliar dan tambahan Rp1,4 miliar melalui perubahan anggaran.
Adapun penerima bantuan iuran mencakup berbagai kelompok pekerja, di antaranya tenaga keagamaan, tenaga GTT dan PTT, pekerja jasa perorangan lainnya (PJLP), ketua RT dan RW, kader motivator, juru parkir resmi, anggota Kampung Siaga Bencana, penyandang disabilitas, anggota Satlinmas, serta masyarakat kategori desil 1 hingga 5. Termasuk di dalamnya tukang becak, pengemudi ojek online, petani, dan pelaku usaha kategori rentan.
“Dari anggaran tersebut, jumlah peserta aktif yang mendapatkan perlindungan mencapai lebih dari 60 ribu jiwa. Jika dibandingkan dengan potensi pekerja di Kota Mojokerto yang sekitar 64 ribu orang, cakupan perlindungan ini sudah mencapai kurang lebih 94 persen,” terang Gaguk.
Gaguk menambahkan, sepanjang 2026 manfaat BPJS Ketenagakerjaan telah disalurkan kepada 937 penerima dengan total sekitar Rp12,9 miliar. Manfaat tersebut menjadi bukti pentingnya perlindungan jaminan sosial dalam menjaga keberlangsungan ekonomi pekerja dan keluarganya.
Melalui sosialisasi ini, Pemkot Mojokerto berharap masyarakat semakin memahami manfaat dan mekanisme klaim BPJS Ketenagakerjaan sehingga perlindungan bagi pekerja rentan dapat berjalan optimal.//////
