Kota Mojokerto, seblang.com – Pemerintah Kota Mojokerto terus memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja rentan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan. Pada tahun 2026, Pemkot Mojokerto mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,8 miliar untuk membayarkan iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi lebih dari 60 ribu pekerja di Kota Mojokerto.
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat menghadiri Sosialisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan Tahun 2026 di Pendapa Sabha Kridatama, Rumah Rakyat, Kamis (12/11) menjelaskan bahwa program BPJS Ketenagakerjaan bertujuan melindungi ekonomi keluarga pekerja rentan apabila pencari nafkah mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia. Program ini sekaligus melengkapi perlindungan kesehatan melalui BPJS Kesehatan, sehingga keluarga tetap memiliki jaminan ekonomi ketika menghadapi risiko tersebut.
“Bapak dan Ibu ini merupakan tulang punggung keluarga. Kalau sampai terjadi risiko meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkan tetap harus bisa melanjutkan kehidupannya. Jangan sampai kehilangan pencari nafkah kemudian membuat keluarga jatuh miskin. Itu tujuan pemerintah memberikan perlindungan ini,” jelas Ning Ita sapaan akrab wali kota.
Ning Ita menjelaskan, melalui program jaminan kematian, ahli waris peserta berhak memperoleh santunan sebesar Rp42 juta sesuai ketentuan yang berlaku. Santunan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga maupun menjadi modal usaha agar keberlangsungan ekonomi keluarga tetap terjaga.
“Karena itu, saya minta Bapak dan Ibu menyampaikan informasi kepesertaan ini kepada keluarga, termasuk anak-anak, agar mereka mengetahui hak dan prosedur pengajuan klaim. Salah satunya dengan menyiapkan surat kematian sebagai persyaratan apabila peserta meninggal dunia,” pesannya.
