Situbondo, seblang.com – Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Situbondo mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Situbondo, Rabu (8/7/2026). Mereka melakukan audiensi untuk mempertanyakan keabsahan data terkait pernyataan salah satu anggota Fraksi PDI Perjuangan dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.
Sebelumnya, dalam pemandangan umum fraksi, anggota DPRD Situbondo dari Fraksi PDI-P, Ningsih, menyoroti sistem pelayanan kesehatan daerah. Ia menyebut masih ada warga miskin yang kesulitan memperoleh layanan kesehatan gratis hingga terpaksa menjual sapi, kambing, bahkan terlilit utang kepada rentenir demi membiayai pengobatan.
Pernyataan tersebut kemudian viral di media sosial TikTok dan memicu respons dari sejumlah aktivis.
Pembina Pemuda Garda Sakera, Saiful Bahri atau yang akrab disapa Bang Ipol, menyayangkan narasi yang disampaikan ke publik apabila tidak disertai data konkret. Ia pun menantang Fraksi PDI-P untuk membuka data identitas warga yang dimaksud secara by name by address.
“Kehadiran kami untuk menanyakan langsung. Benar atau tidak ada warga Situbondo yang sampai menjual sapi, kambing, bahkan meminjam uang kepada rentenir demi mendapatkan pelayanan di rumah sakit? Kalau memang ada, tunjukkan orangnya, di mana rumahnya, dan dirawat di rumah sakit mana,” ujar Bang Ipol usai audiensi.
Ia mengatakan, gabungan LSM bahkan siap bergotong royong membantu warga tersebut apabila data yang disampaikan benar adanya. Menurutnya, mereka siap menggalang dana hingga menjaminkan BPKB demi membantu warga yang membutuhkan.
Namun, Bang Ipol mengaku kecewa karena dalam audiensi tersebut pihaknya tidak memperoleh jawaban yang dianggap konkret dari Fraksi PDI-P.
“Karena tidak ada jawaban yang konkret dari Fraksi PDI-P, kami berencana melaporkan akun TikTok yang menyebarkan potongan video tersebut ke Polres Situbondo karena dinilai meresahkan,” katanya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua Fraksi PDI-P DPRD Situbondo, Rudy, memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa substansi pemandangan umum yang disampaikan dalam forum resmi DPRD tidak dapat dipahami secara harfiah sebagai data statistik tunggal, melainkan merupakan narasi yang lahir dari berbagai keluhan masyarakat di lapangan.
“Saat kami menyampaikan pandangan umum, kami membahasakan bahwa ada masyarakat yang rela menjual sapi, kambing, atau meminjam uang kepada rentenir untuk biaya berobat. Teman-teman LSM tampaknya tidak menerima dan menuntut kami membuka data by name by address,” ujar Rudy.
Menurut Rudy, sebagai wakil rakyat yang hidup di tengah masyarakat, anggota DPRD kerap menerima berbagai keluhan langsung dari warga. Keluhan tersebut kemudian disampaikan dalam forum resmi sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan upaya mendorong perbaikan pelayanan publik.
“Substansinya bukan pada narasi rakyat menjual sapi atau kambing, tetapi bagaimana 78 ribu masyarakat miskin di Situbondo bisa mendapatkan pelayanan yang baik. Itu tujuan kami. Misalnya ada konstituen datang ke rumah saya mengeluh, ‘Pak, saya pinjam uang, anak saya sakit,’ lalu hal itu saya sampaikan dalam rapat. Apakah kami harus membuka identitasnya? Itu adalah bentuk perjuangan kami,” tegasnya.
Rudy menambahkan, tujuan Fraksi PDI-P dan gabungan LSM sejatinya sama, yakni memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak tanpa hambatan. Ia juga meminta agar polemik tersebut tidak dipersepsikan sebagai bentuk pertentangan antara DPRD dan pemerintah daerah.
“Bupati sendiri meminta kami untuk tetap mengkritisi OPD dalam rangka membangun Situbondo menuju Situbondo Naik Kelas. Jadi tidak ada istilah kami menjadi oposisi. Ini murni bagian dari fungsi checks and balances dalam demokrasi,” pungkas Rudy.///////
