“Kami mohon maaf. Pimpinan tidak bisa hadir menemui langsung karena ada tugas di Surabaya. Sementara kami mendelegasikan kepada teman-teman anggota perwakilan fraksi untuk menerima apa yang menjadi tuntutan mahasiswa,” kata Halim.
Dia juga menyebutkan bahwa tuntutan mahasiswa telah diterima, termasuk melalui catatan elektronik yang dihimpun selama aksi berlangsung. Selanjutnya, DPRD akan mengkaji aspirasi tersebut.
Adapun anggota DPRD yang hadir berasal dari Fraksi PKS, Gerindra, Golkar, PPP, NasDem, dan PDI Perjuangan. Sementara itu, tidak terlihat perwakilan Fraksi PKB menemui massa aksi.
Dalam komunikasi melalui panggilan video, Wakil Ketua DPRD Jember Widarto menyatakan dukungannya terhadap isu-isu yang disampaikan mahasiswa. Dia menyinggung persoalan Tapera, MBG, serta penolakan terhadap dominasi militer di ruang sipil.
“Secara prinsip kami mendukung 100 persen isu-isu yang disuarakan kawan-kawan mahasiswa dan banyak elemen masyarakat hari ini di Kabupaten Jember dan secara keseluruhan di Indonesia,” ujarnya.
Widarto menjelaskan, sejumlah kebijakan yang menjadi sorotan mahasiswa merupakan kewenangan pemerintah pusat. Karena itu, DPRD Jember tidak memiliki kewenangan langsung untuk menghentikan program-program tersebut.
“Yang bisa kita lakukan bersama-sama adalah menyuarakan aspirasi ini, menandatangani, kemudian mengirimkannya. Tidak ada DPRD kabupaten yang bisa menghentikan Tapera, tidak ada pemerintah kabupaten yang bisa menghentikan MBG. Itu program pemerintah pusat,” jelasnya.
Meski demikian, Widarto menyatakan kesediaannya untuk menandatangani dokumen tuntutan pada Sabtu (31/10/2026) dan meneruskannya kepada pemerintah pusat.
“Besok kami siap tanda tangan atas tuntutan yang disampaikan kawan-kawan semua dan meneruskannya ke pemerintah pusat,” tegasnya.
Sementara itu, anggota DPRD Jember dari Fraksi PDI Perjuangan, Wahyu Prayudi Nugroho atau Nuki, menyebut pihaknya menyambut baik aspirasi mahasiswa. Dia mengatakan, sejumlah persoalan yang disampaikan juga menjadi perhatian DPRD, termasuk penguatan anggaran penanggulangan bencana.
“Kami telah menyuarakan agar Pemerintah Kabupaten Jember meningkatkan anggaran BPBD. Yang awalnya sekitar Rp8 miliar, kami mengusulkan tambahan kurang lebih Rp4 miliar. Semoga ke depan bisa direalisasikan,” kata Nuki.
Namun, penjelasan dan komitmen tersebut belum membuat mahasiswa menghentikan pengawalan terhadap tuntutan mereka. Mahasiswa tetap meminta seluruh unsur pimpinan dan fraksi DPRD Jember menandatangani dokumen yang telah disampaikan.
Dhiya’ul Haq menegaskan, gerakan mahasiswa tidak berhenti pada demonstrasi Jumat sore. Pihaknya akan melakukan pemantauan lanjutan untuk memastikan janji DPRD tersebut direalisasikan.
“Kami tetap berkomitmen menjalankan langkah-langkah konkret gerakan mahasiswa. Aksi ini tidak berhenti hari ini. Kami akan melaksanakan aksi-aksi selanjutnya dan mengawal sesuai pernyataan DPRD bahwa besok tuntutan akan ditandatangani,” ujarnya.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan DPRD tidak memenuhi komitmen tersebut, Dhiya’ul Haq memberikan jawaban tegas.
“Semisal tidak ditepati, hanya ada satu kata, kita lawan bersama-sama,” katanya.
Mahasiswa pun membuka kemungkinan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa lebih besar apabila tuntutan mereka tidak ditandatangani dan tidak diteruskan kepada pemerintah pusat sebagaimana yang diharapkan.///////
