Jember, seblang.com – Penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jember yang mencapai sekitar 15.990 orang menjadi salah satu capaian yang mendapat perhatian Badan Pusat Statistik (BPS) RI. Hasil tersebut dinilai semakin positif karena berlangsung bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi Jember yang tetap terjaga di atas 5 persen sepanjang semester pertama 2026.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan apresiasi terhadap capaian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember tersebut saat menerima audiensi Bupati Jember Muhammad Fawait bersama jajaran pemerintah daerah di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Dalam pertemuan itu, Amalia menilai keberhasilan menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus menekan kemiskinan bukan perkara mudah. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi harus memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
“Ini luar biasa,” ujar Amalia.
Dia juga mengapresiasi langkah Pemkab Jember yang aktif melakukan verifikasi dan validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama terhadap masyarakat yang masuk desil pertama dan kedua.
Menurut Amalia, ketepatan data menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan program pemerintah. Dengan data sosial ekonomi yang akurat, intervensi pembangunan dapat diarahkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Pemahaman Bupati Jember terhadap data statistik yang dihasilkan BPS juga mendapat perhatian tersendiri. Amalia berharap kolaborasi antara BPS dan pemerintah daerah dapat terus diperkuat.
“Ini keren sekali, kami jadi semangat untuk terus berkolaborasi,” katanya.
Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan, pemerintah daerah menjadikan pemutakhiran data kemiskinan sebagai salah satu fondasi dalam menyusun kebijakan pembangunan.
Dia menyebut, pertumbuhan ekonomi Jember tercatat mencapai 6,35 persen pada triwulan I-2026 dan 5,9 persen pada triwulan II-2026. Capaian tersebut diharapkan terus diikuti perbaikan indikator kesejahteraan masyarakat.
Gus Fawait menjelaskan, proses verifikasi dan validasi data masyarakat pada desil pertama dan kedua telah dilakukan dan hasilnya disampaikan kepada BPS RI. Selanjutnya, Pemkab Jember berencana memperluas proses tersebut hingga desil ketiga, bahkan desil keempat jika memungkinkan.
Pelaksanaannya melibatkan aparatur sipil negara (ASN), mahasiswa yang sedang menjalani kuliah kerja nyata (KKN), serta relawan. Pelibatan berbagai unsur tersebut dilakukan untuk mendapatkan gambaran kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih akurat.
“Tujuannya memastikan data kemiskinan di Jember benar-benar valid. Data itu yang menjadi dasar kami meramu dan merancang kebijakan pengentasan kemiskinan,” kata Gus Fawait.
Dia menambahkan, kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis. Perubahan pekerjaan, kelahiran, kematian, hingga perubahan kondisi rumah tangga dapat memengaruhi tingkat kesejahteraan seseorang.
