Jember, seblang.com – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia Sadar mengancam akan kembali menggelar aksi demonstrasi dengan jumlah massa lebih besar apabila 18 tuntutan yang disampaikan kepada DPRD Jember tidak ditindaklanjuti. Ancaman tersebut disampaikan setelah aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jember, Jawa Timur, Jumat (30/10/2026), belum menghasilkan kesepakatan terkait penandatanganan dokumen tuntutan oleh seluruh unsur pimpinan dan fraksi.
Mahasiswa menilai penandatanganan dokumen tuntutan menjadi bagian penting untuk memastikan aspirasi mereka tidak berhenti sebatas diterima secara lisan. Mereka meminta Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, seluruh wakil ketua, serta seluruh fraksi turut membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk komitmen untuk meneruskan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat dan DPR RI.
Koordinator Lapangan Aliansi Mahasiswa Indonesia Sadar, Muhammad Dhiya’ul Haq, mengatakan aksi tersebut membawa berbagai keresahan mahasiswa dan masyarakat yang dihimpun dari sejumlah persoalan di berbagai sektor.
Menurutnya, terdapat 18 tuntutan yang terbagi dalam enam bidang, yakni pendidikan, lingkungan, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), politik dan kebijakan, ekonomi, serta kesehatan.
“Sebanyak 18 tuntutan ini lahir dari keresahan-keresahan yang sudah dihimpun teman-teman mahasiswa, kemudian berkolaborasi dengan elemen masyarakat. Dari situ kami menghimpun dan melahirkan 18 tuntutan yang berasal dari enam bidang,” ujar Dhiya’ul Haq.
Dia menjelaskan, persoalan yang disuarakan tidak hanya menyangkut kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat di daerah.
“Kami melihat kondisi Indonesia dan dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran. Ada banyak hal yang harus disuarakan, mulai dari ketidakadilan, ketertindasan masyarakat, persoalan lingkungan, keracunan, supremasi sipil, sampai militerisme yang masuk ke ranah-ranah sipil,” katanya.
Dalam bidang pendidikan, mahasiswa mendesak penghentian penggunaan anggaran pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Mereka juga meminta pemerintah mewujudkan pendidikan gratis, meningkatkan kesejahteraan guru honorer, serta memeratakan fasilitas dan kualitas pendidikan.
Sementara itu, di sektor lingkungan, mahasiswa meminta pemerintah memperkuat penanganan bencana, menghentikan eksploitasi alam yang merusak ekologi, serta meningkatkan anggaran mitigasi dan penanganan pascabencana.
Tuntutan lainnya berkaitan dengan penegakan HAM, supremasi sipil, pemberantasan korupsi, peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan, serta kebijakan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat.
Aksi dimulai sekitar pukul 15.00 WIB dengan long march dari kawasan Double Way Universitas Jember menuju Gedung DPRD Jember di Kecamatan Sumbersari. Ratusan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta tersebut menyampaikan orasi secara bergantian menggunakan mobil komando.
Di tengah berlangsungnya aksi, dua akademisi Universitas Jember turut menyampaikan orasi. Keduanya adalah Dr. Ikwan Setiawan, S.S., M.A., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Budaya Unej, dan Dr. Muhammad Iqbal, S.Sos., M.Si., dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unej.
Ikwan membacakan puisi karya WS Rendra dan Wiji Thukul. Sementara itu, Iqbal menyampaikan kritik terhadap kondisi pemerintahan dan mendesak adanya tindakan nyata untuk menjawab berbagai persoalan masyarakat.
Salah satu pernyataan Iqbal mendapat sambutan riuh dari massa aksi.
“Kita unjuk rasa saat ini turun hujan, artinya ini sama dengan saat ini, pemerintah harus turun,” ujarnya dari atas mobil komando.
Sekitar pukul 16.00 WIB, sejumlah anggota DPRD Jember menemui mahasiswa. Namun, unsur pimpinan DPRD tidak hadir secara langsung karena sedang menjalankan agenda kedinasan di Surabaya. Ketua DPRD Ahmad Halim dan Wakil Ketua DPRD Widarto kemudian berkomunikasi dengan massa melalui panggilan video WhatsApp.
Halim menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran pimpinan DPRD di lokasi aksi. Dia mengatakan, pihaknya telah mendelegasikan penerimaan aspirasi kepada sejumlah anggota dewan yang mewakili fraksi.
