Banyuwangi, seblang.com – Anggota DPRD Banyuwangi dari Fraksi Gerindra, Suwito, akhirnya angkat bicara mengenai aksinya menendang pintu saat rapat Pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banyuwangi dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Selasa (11/8/2026) kemarin. Ia menyebut tindakan tersebut terjadi secara spontan setelah rapat diwarnai perdebatan dan kesalahpahaman.
Suwito mengatakan, insiden tersebut tidak muncul begitu saja. Menurutnya, suasana rapat memanas setelah terjadi perdebatan antara Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edy Hariyanto dengan Plt Kepala Bapenda Banyuwangi, Syamsudin.
“Waktu itu memang ada kesalahpahaman dari proses rapat kemarin, sehingga memicu sesuatu hal yang mungkin bagi saya itu spontanitas,” kata Suwito, Jumat (14/8/2026).
Ia menegaskan, dirinya berada di DPRD bukan untuk memperjuangkan kepentingan pribadi maupun kelompok. Sebagai wakil rakyat, Suwito menyebut tugasnya adalah memastikan kebijakan pemerintah daerah tetap berpihak kepada masyarakat.
“Kami sebagai wakil rakyat tetap bagaimanapun berjuang untuk mengawal segala kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan golongan ataupun pribadi,” ujarnya.
Menurut Suwito, dinamika dan perbedaan pendapat dalam rapat merupakan bagian dari proses menjalankan fungsi legislatif. Anggota DPRD, kata dia, memiliki hak untuk meminta penjelasan dan mempertanyakan kebijakan yang dianggap perlu.
“Kami sebagai wakil rakyat punya hak menanyakan apa pun yang harus kita tanyakan. Karena ini bukan kepentingan pribadi kita,” tegasnya.
Di tengah persoalan tersebut, Suwito juga menyinggung kondisi pembangunan di Banyuwangi. Ia menilai masih ada pekerjaan yang harus segera diselesaikan, terutama persoalan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Yang terutama hari ini kita juga sangat, menurut saya, terlambat untuk membangun dalam kondisi Banyuwangi yang lagi tidak baik-baik saja,” katanya.
Suwito berharap ketegangan yang terjadi dalam rapat tidak mengganggu hubungan antara legislatif dan eksekutif. Ia justru mendorong kedua pihak memperkuat komunikasi dan kerja sama agar pembangunan Banyuwangi tidak terhambat.
